SAMARINDA – Kalimantan Timur tengah menghadapi masa transisi penting. Setelah puluhan tahun bergantung pada industri batubara.
Cadangan energi fosil yang kian menipis menjadi sinyal bahwa era baru harus segera dimulai yakni era energi hijau dan berkeadilan.
Dalam pergeseran ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penggerak ekonomi pasca-tambang.
Akan tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem transisi energi yang memastikan manfaat pembangunan hijau dirasakan secara merata oleh masyarakat di sekitar tambang.
Dalam semangat itu, Yayasan Mitra Hijau (YMH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan dan Pengembangan UMKM sebagai Strategi Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara di Kalimantan Timur”, di Hotel Aston Samarinda, 24 Oktober 2025.
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan Forum CSR Kaltim untuk bersama mendorong transisi energi yang adil dan inklusif.
Dalam sambutannya, Dicky Edwin dari Yayasan Mitra Hijau menegaskan bahwa perubahan iklim kini nyata dirasakan di berbagai sektor kehidupan.
“Hampir semua bencana di Indonesia kini terkait krisis iklim. Karena itu, transisi energi harus memastikan keadilan bagi semua pihak, termasuk masyarakat kecil dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Zulkifli dari Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Timur yang menjadi pemateri kegiatan ini menyoroti peran vital UMKM yang menopang 90 persen perekonomian daerah.
Namun masih menghadapi tantangan akses pembiayaan, legalitas, dan digitalisasi.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program pendampingan, termasuk sertifikasi halal, perizinan usaha, dan peningkatan daya saing produk lokal.
Sementara itu, Dr. Marwati dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman mengingatkan bahwa keberlanjutan ekonomi pasca-tambang membutuhkan diversifikasi.
“UMKM menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi lokal. Kita perlu memperkuat mereka agar mampu beradaptasi dengan arah pembangunan hijau,” jelasnya.
Diskusi menghasilkan tiga rekomendasi utama yaitu peningkatan kapasitas digital marketing bagi UMKM, pendampingan legalitas dan sertifikasi produk, serta reaktivasi peran Bumdes dan Pokdarwis sebagai motor ekonomi desa pasca-tambang.
Kegiatan ini ditutup oleh Doddy S. Sukadri Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau. Dirinya menambahkan bahwa transisi energi bukan hanya tentang mengganti sumber daya fosil, tapi juga membuka peluang green jobs.
“Pekerjaan hijau dapat menjadi masa depan ekonomi Indonesia, dan UMKM punya peran penting dalam rantai nilai itu,” katanya.
Melalui FGD ini sekaligus menegaskan komitmen Yayasan Mitra Hijau untuk terus mengawal transisi energi yang berkeadilan dan memastikan masyarakat terdampak tambang tidak tertinggal dalam perjalanan menuju ekonomi hijau Kalimantan Timur.
“Kami komitmen untuk mengawal transisi energi yang berkeadilan,” pungkasnya. (*/Red)
