KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menata ulang strategi perluasan jaringan internet di wilayah terpencil.
Kali ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk menutup blank spot yang masih banyak dijumpai.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, mengatakan pembangunan jaringan digital tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kabupaten.
Faktor geografis yang luas dan jumlah penduduk yang tersebar membuat intervensi memerlukan sinergi dengan berbagai pihak.
“Tidak mungkin pemerintah sendirian menutup semua titik mati sinyal. Kita perlu dukungan provinsi, operator seluler, bahkan sektor swasta. Intinya, setiap pembangunan harus tepat sasaran,” jelas Ronny belum lama ini.
Sebagai langkah awal, Diskominfo memprioritaskan fasilitas publik agar layanan dasar masyarakat tetap berjalan lancar.
Kantor desa, sekolah, puskesmas, dan unit pelayanan teknis menjadi fokus utama pemasangan jaringan.
Sementara itu, pasar dan pusat keramaian diproyeksikan mendapatkan bantuan infrastruktur dari kerja sama dengan swasta, termasuk pemasangan penguat sinyal.
Ronny menambahkan, evaluasi penggunaan jaringan juga menjadi perhatian.
Dia menemukan bahwa sebagian fasilitas internet pemerintah kerap digunakan untuk kebutuhan pribadi, sehingga kapasitas layanan publik berkurang.
“Kami sedang menata ulang pemanfaatan jaringan agar fokus pada pelayanan publik. Kalau perlu, akan ada pengaturan kuota atau prioritas kecepatan untuk fasilitas resmi,” kata Ronny.
“Kita optimistis perluasan internet di Kutim bisa berjalan lebih efektif dan menyesuaikan kondisi lokal, sehingga masyarakat di desa maupun kecamatan terpencil dapat menikmati layanan digital yang memadai,” pungkasnya. (ADV)
