BONTANG – Kota Bontang kembali dihadapkan pada masalah serius di sektor pendidikan.
Jumlah guru yang menipis akibat banyaknya yang pensiun membuat sekolah-sekolah kewalahan.
Pemerintah Kota Bontang memastikan akan bergerak cepat melobi pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuka rekrutmen sendiri.
Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah utama.
“Kami kekurangan sekitar 100 guru. Regulasi ada di pusat, jadi kami harus bicara langsung. Kami akan proaktif melobi,” kata Neni, Senin (12/1/2025).
Menurut Neni, kekurangan guru ini tidak bisa lagi ditunda-tunda. Dia menegaskan bahwa kondisi di sekolah sudah cukup mengkhawatirkan dan membutuhkan keputusan segera dari pemerintah pusat.
“Harus ada kejelasan. Masa mau dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Pemkot Bontang juga tengah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya ikut mengawal keberangkatan 29 guru yang akan mengikuti sertifikasi bahasa Jepang di Jakarta pada 9 Desember mendatang.
Momentum itu disebut bakal dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung kondisi Bontang kepada kementerian.
Terpisah, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, menyebut penambahan guru sepenuhnya bergantung pada kebijakan nasional.
Daerah tidak berani mengambil langkah tanpa payung hukum yang jelas.
“Yang menentukan tetap pusat. Kita di daerah hanya menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan fiskal. Sampai sekarang belum ada sinyal pembukaan rekrutmen guru,” ujar Sudi.
Sudi tak menampik kondisi kekurangan guru setiap tahun semakin berat karena banyaknya yang memasuki masa pensiun.
Meski demikian, BKPSDM tetap rutin melakukan perhitungan kebutuhan pegawai agar daerah siap ketika rekrutmen dibuka.
“Kami tetap siapkan datanya. Tapi untuk rekrutmen, kami tidak bisa mendahului pusat,” tegasnya. (*/Ayb)
