BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kaltim Damayanti menyoroti perlunya evaluasi penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Balikpapan.
Politisi PKB itu menilai kebijakan ini masih memiliki banyak kelemahan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, sehingga tidak sepenuhnya memberikan keadilan dalam akses pendidikan.
Padahal, tegas dia, sistem zonasi seharusnya memberikan akses pendidikan yang merata. Namun, kenyataannya banyak warga yang merasa dirugikan.
“Terutama di wilayah padat penduduk, di mana keterbatasan kuota sekolah negeri memaksa anak-anak untuk mencari sekolah yang lebih jauh,” ucap Damayanti kepada katakaltim, Rabu (20/11/2024).
Menurutnya, permasalahan utama dari sistem zonasi terletak pada keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Balikpapan.
Banyak siswa yang akhirnya harus mendaftar ke sekolah swasta yang lokasinya lebih jauh dan membutuhkan biaya lebih besar, menimbulkan beban tambahan orang tua.
“Orang tua terpaksa memilih sekolah swasta yang lebih jauh karena kuota di sekolah negeri terdekat sudah penuh. Ini tentu menjadi masalah bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi,” jelasnya.
Damayanti juga menyoroti ketidakseimbangan fasilitas antara sekolah-sekolah negeri. Beberapa sekolah menjadi favorit karena memiliki fasilitas lebih baik.
Sementara yang lain kurang diminati. Ketidakseimbangan ini menciptakan persaingan tidak sehat di antara orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah tertentu.
“Fasilitas pendidikan yang tidak merata menambah kesenjangan, menciptakan persaingan tidak sehat, dan akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah yang kurang diminati,” tambahnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas sekolah negeri di Balikpapan agar dapat mengakomodasi pertumbuhan jumlah siswa seiring dengan peningkatan populasi.
Ia juga mengusulkan evaluasi sistem zonasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keadilan dan pemerataan akses pendidikan.
“Peningkatan daya tampung sekolah harus menjadi prioritas. Selain itu, evaluasi zonasi perlu dilakukan secara berkala agar sistem ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak,” tegasnya. (***)
