SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama DPRD resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-XV yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (27/11/2025).
APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp5,71 triliun, sebagaimana dilaporkan Badan Anggaran (Banggar).
Dari total perhitungan pendapatan dan belanja, Kutim mencatat surplus sekitar Rp25 miliar.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami.
Hadir pula Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan jajaran anggota dewan lainnya.
DPRD Tekankan Fungsi Pengawasan dan Perencanaan
Ketua DPRD Jimmi menyebut pengesahan APBD merupakan amanat penting untuk menjamin roda pembangunan daerah berjalan sesuai arah kebijakan.
“APBD adalah dasar bagi setiap langkah pembangunan. Harapan kami, pengelolaan pendapatan daerah ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mengawal pelaksanaan anggaran agar tetap berada dalam jalur yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.
Bupati Ardiansyah: Pembangunan Harus Merata Sampai Pelosok
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa APBD 2026 akan difokuskan pada pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.
Dia ingin percepatan infrastruktur dan program pelayanan masyarakat terasa hingga desa-desa yang jauh dari pusat kota.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah. Infrastruktur harus meningkat merata dan program masyarakat harus bisa menjangkau pelosok,” ujarnya.
Ardiansyah menambahkan, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pengelolaan APBD harus terbuka, bertanggung jawab, dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat harus merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.
Penandatanganan Kesepakatan
Setelah laporan Banggar disampaikan, Bupati bersama unsur pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan sebagai penanda resmi diberlakukannya APBD 2026.
Dengan disepakatinya anggaran tersebut, proses perencanaan program tahun depan dinyatakan siap berjalan. (ADV)
