KUKAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk membenahi infrastruktur jalan di kawasan pesisir, khususnya di jalur Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan distribusi ekonomi di wilayah pesisir.
Komitmen tersebut terlihat saat Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim melakukan peninjauan langsung ke lapangan, Senin (29/12/2025).
Dalam kunjungan itu, kondisi jalan dilaporkan secara real time oleh Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji M Firnanda, melalui radio komunikasi selama perjalanan.
Ia menjelaskan, penataan dan pelebaran bahu jalan menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur pesisir pada tahun 2025.
Langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko kecelakaan, terutama di ruas jalan dengan volume kendaraan yang cukup padat.
“Tahun 2025 ada proyek APT dengan anggaran sekitar Rp4,7 miliar. Kegiatannya difokuskan pada pelebaran bahu jalan selebar 1,2 meter, bahkan di beberapa titik bisa sampai 1,5 meter,” ujarnya.
Firnanda menambahkan, prioritas pekerjaan berada di ruas jalan yang memiliki banyak akses keluar masuk permukiman warga serta jalan menuju kawasan perusahaan.
Berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jalan di Kecamatan Muara Badak saat ini bervariasi.
Sebagian ruas masih dalam kondisi rusak ringan, namun ada pula yang mengalami kerusakan cukup parah berupa retak buaya.
Selain perbaikan, Pemprov Kaltim juga merencanakan peningkatan status sejumlah ruas jalan kabupaten di wilayah tersebut.
Ruas jalan yang akan ditingkatkan memungkinkan dilakukan pelebaran hingga maksimal sembilan meter, dengan syarat struktur badan jalan masih dalam kondisi baik.
“Untuk penanganan jalan dengan kerusakan berat seperti retak buaya, perbaikannya dijadwalkan mulai Januari 2026,” jelasnya.
Agar pelaksanaan proyek berjalan efektif dan berkelanjutan, Pemprov Kaltim terus memperkuat koordinasi lintas instansi, khususnya dengan BPKAD Kaltim.
“Koordinasi terus dilakukan supaya penanganan jalan tepat sasaran dan tidak menjadi pekerjaan yang berulang di kemudian hari,” tutup Firnanda. (*/Ayb)
