BONTANG – Pemuda Bontang Muhammad Husni Mubarak, mengikuti kegian workshop Capacity building yang diadakan oleh gerbangtara.id pada tanggal 05 hingga 08 Desember lalu yang bertempat di Aula Kantor Bupati Penajam Paser Utara.
Muhammad Husni Mubarak yang merupakan delegasi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN Bontang) turut andil dalam membuat working paper bersama para delegasi dari kota lain diwilayah Kalimantan Timur guna memberikan rekomendasi kebijakan serta program dalam menyusun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah “Education For All” Husni berpendapat bahwa ini merupakan solusi terbaik untuk mencapai pendidikan yang inklusif di wilayah kalimantan timur.
Education for all merupakan konsep yang bertujuan untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kemampuan fisik, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.
Prinsip education for all menjadi solusi strategis untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang merata di Kalimantan timur, terutama di wilayah terpencil dan Ibu Kota Nusantara.
“Kaltim memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagaimana pendidikan inklusif dapat diwujudkan. Dengan konsep education for all, kami tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, kami lebih mengutamakan penyediaan tenaga pendidik yang kompeten seperti guru pendidikan luarbiasa dan pusat penelitian.” jelasnya.
“Kami memberikan rekomendasi pembuatan sistem yang bernama SPIN (Sentra Pendidikan Inklusif Nusantara) lewat sistem inilah education for all dapat direalisasikan,” tambahnya.
Menurutnya SPIN sebagai support system sekolah inklusif guna sebagai pengaduan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta penelitian bertahap agar dapat disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. SPIN juga menjadi fasilitas warga sekolah dengan memberi wadah pengembangan diri pada training (learning by doing). Menekankan cakupan pendidikan inklusif yang menyeluruh di daerah.
Dalam implementasinya konsep ini memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai sektor, kami menyebutnya sinergi inklusif. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO) atau independent dalam merancang kebijakan pendidikan inklusif.
“Tentu konsep ini tidak akan bisa berjalan sendiri, dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder lainnya agar implementasi konsep ini dapat berjalan dengan baik”.ucapanya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan PERDA KAL-TIM No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, disana tertera bahwa pendidikan yang berkualitas juga hak bagi penyandang disabilitas.
“Perda ini menjadi acuan kami, dalam merekomendasikan Education for all di kalimantan timur, pemerintah telah memberikan perhatian kepada pendidikan inklusif. Akan tetapi dalam implementasinya ada beberapa hal yang masih menjadi catatan, harapan kami dengan adanya konsep ini, dapat membantu peran pemerintah dalam penerapan pendidikan inklusif di kalimantan timur.” katanya.
Rekomendasi ini telah dituangkan dalam bentuk working paper yang difasilitasi oleh gerbangtara.id, kami percaya bahwa gerbangtara dapat menyampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah terkait khususnya kepada otoritas IKN dan dapat berkolaborasi dalam implementasi konsep ini.
Harapannya dari konsep Education For All ini akses pendidikan dapat merata dan anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan budaya, serta dapat mengurangi angka anak putus sekolah. (***)
