BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur.
Alasannya ia menyebut ada 150 Perusahaan telah diberdayakan untuk menyerap angkatan kerja di Bontang.
Menurutnya, perhitungan BPS Kaltim dinilai belum mampu menghitung secara utuh keseluruhan warga yang telah berkerja.
Politikus Gerindra itu mengatakan banyak masyarakat Bontang yang telah bekerja di perusahaan yang ada di Bontang.
“Presentase maupun angka (BPS Kaltim), kami tentu tidak sepakat itu,” tegasnya, Sabtu 15 November 2025.
Selain masyarakat yang terserap bekerja di perusahaan, Agus menilai perlu juga BPS memasukkan perhitungan kelompok pekerja proyek pembangunan sekalipun sementara.
Dia menambahkan termasuk pelaku UMKM hingga pedagang kecil perlu menjadi pertimbangan presentasi yang telah bekerja.
Kemudian, dia menjelaskan pencari pekerjaan telah mencapai 5.423 orang pada tahun 2024 di Bontang.
Sedangkan, di tahun 2025 ini telah banyak perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Tercatat per Juni 2025 pencari pekerjaan pada tahun sebelumnya kini tersisa 2.442 orang.
“Nah sekarang masuk januari sampai September atau November sekarang, pencari kerja memang naik,” ungkapnya.
Agus haris mengaku belum menerima update terbaru laporan Dinas Ketenagkerjaan (Disnaker) mengeni penyerapan pencari kerja dari Juni 2025 hingga sekarang di Bontang.
Menurutnya, Pemkot perlu menemapatkan ahli statistik untuk mematikan data yang menentukan arah kebijakan nantinya.
“Agak geli saya setelah kemari keluar BPS Kaltim menempatkan lagi Bontang. pengangguran tertinggi,” imbunya.
Diketahui sebelumnya, BPS kaltim merilis hasil kajiannya yang menemukan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bontang mencapai angka 6,36 persen. Angka tersebut menunjukkan capaian TPT tertinggi se-kaltim.
Sementara itu, data yang rilis 14 Oktober tahun 2025 dari BPS Bontang sebagai berikut:
Pada tahun 2025, Garis Kemiskinan (GK) Kota Bontang berada pada level Rp831.247,00 per kapita per bulan atau meningkat sekitar Rp29.302,00 dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2024 pada level Rp801.945,00 per kapita per bulan.
Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikatakan sebagai penduduk miskin, artinya 3,21 persen penduduk Kota Bontang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari Rp831.247,00.
Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bontang pada tahun 2024 sebesar 0,31 naik sebesar 0,04 poin pada tahun 2025 menjadi 0,35.
Kemudian, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Bontang tercatat meningkat yang diindikasikan oleh perubahan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Pada tahun 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,04 naik sebesar 0,02 poin pada tahun 2025 menjadi 0,06. (*/Ayb)
