BONTANG – Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar menilai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) perlu dikaji ulang.
Hal ini disampaikannya setelah menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (30/9/2024).
Menurut Munawwar, pengkajian ulang perlu dilakukan untuk menyatukan persepsi, membahas efektivitas kegiatan, agar pelaksanaan bimtek yang memakan banyak biaya tidak terkesan membuang-buang anggaran, tapi memang memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan daerah.
“kami membuat formulasi kajian ulang, kordinasi sangat penting antar atasan, sehingga kita tidak salah. Karna kan nanti seolah-olah menghabiskan anggaran aja terus outputnya nda ada,” terangnya.
Munawar mengatakan penundaan bimtek tidak dapat dilakukan karna telah disahkan, hanya dibutuhkan kordinasi disemua lini agar bimtek berjalan maksimal.
“Nda mungkin kalau di – hold, (ditahan), itu sudah masuk dalam pengesahan, bisa jadi ritmenya kita atur,” ucapnya.
Soal dugaan penyalahgunaan Bimtek untuk kepentingan Pilkada, Munawwar mengatakan akan melakukan kordinasi dengan OPD untuk mempelajari lebih jauh dugaan tersebut.
Meski prasangka bertebaran pada momentum Pilkada, tapi Munawwar mengatakan tetap menaruh kehati-hatian dengan melakukan kordinasi dengan OPD terkait agar dapat mempelajari lebih detail.
“Namanya situasi pilkada, pilkada serentak semua orang bisa berbicara macam-macam, tetapi sebagai Pjs apalagi hanya dua bulan, saya harus melihat secara makro, jadi tidak parsial, apakah ada kepentingan atau tidak,” tukasnya.
