BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dia menilai, dominasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini harus segera diimbangi oleh sektor pendapatan lokal.
“Saat ini lebih dari 70 persen APBD Bontang masih bergantung pada DBH Migas. Padahal kalau kita bicara soal Bontang hari ini, kita adalah kota industri dan jasa,,” ujarnya usai rapat pandangan akhir fraksi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, ketergantungan fiskal yang terlalu tinggi pada dana pusat harus mulai dikurangi secara bertahap.
Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong berbagai langkah strategis, seperti optimalisasi sektor retribusi dan pembukaan ruang investasi baru.
Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah pengembangan Kawasan Bontang Lestari sebagai magnet investasi.
“Kita buatkan perda dan rujukan hukum agar investasi bisa masuk. Semua harus disiapkan agar investor merasa aman dan yakin menanamkan modalnya di Bontang,” jelasnya.
Ketua DPD Golkar Bontang itu juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam mendorong regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“DPRD diberi tugas oleh Mendagri untuk menciptakan produk hukum yang inovatif. Ini menjadi tanggung jawab kami agar kemandirian fiskal bisa terwujud,” tegasnya.
Tak hanya sektor industri dan investasi, sektor pariwisata pun turut dijadikan fokus pengembangan.
Pemerintah tengah menyiapkan revitalisasi sejumlah destinasi unggulan seperti kawasan Bontang Kuala, Pelataran BK, dan Pulau Beras Basah.
“Ini semua bagian dari upaya menjadikan Bontang sebagai kota modern dan mandiri. Kita bangun potensi lokal, kita perkuat infrastrukturnya, dan pada akhirnya ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat,” terang Faizal.
Terkait potensi retribusi di ruang publik, ia menilai bahwa kebijakan tersebut hanya bisa dijalankan bila didukung oleh fasilitas yang memadai.
“Kalau fasilitas sudah baik dan masyarakat puas, mereka akan menerima kebijakan retribusi. Kuncinya adalah pelayanan publik harus duluan ditingkatkan,” ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Bontang masih berkisar 14 persen, atau sekitar Rp200 miliar. Angka ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total APBD yang mencapai Rp3 triliun pada APBD Perubahan 2024.
“Masih jauh dari kata mandiri. Tapi kita sedang berproses menuju ke sana, satu per satu kita benahi,” ucapnya.
Dirinya juga mencontohkan pentingnya pengaturan hukum terhadap pemanfaatan fasilitas umum, seperti penggunaan videotron milik OPD hingga pembangunan lapangan mini soccer.
“Nanti kita atur tarifnya, sistem pembayarannya, semuanya harus jelas dan punya dasar hukum,” tambahnya.
Sebagai informasi, besarnya postur APBD Bontang tahun ini juga dipengaruhi oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Namun secara nasional, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan pemangkasan dana transfer untuk seluruh daerah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, pemangkasan tersebut tidak berdampak signifikan.
Dari total Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp274 miliar, hanya Rp1,2 miliar yang mengalami penyesuaian pada pos infrastruktur.
Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur mencatat bahwa Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Kaltim mengalami kontraksi pada kuartal I/2025.
DOF tercatat sebesar 55,56 persen, turun 3,48 poin dari periode sebelumnya (59,04 persen), menandakan meningkatnya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
Sementara pada level kabupaten dan kota, disparitas kemandirian fiskal masih terlihat mencolok. Kota Balikpapan berada di peringkat tertinggi dengan DOF 30,04 persen, disusul Samarinda (21,19 persen), dan Bontang di urutan ketiga dengan 13,86 persen.
“Kita ingin naik dari posisi itu. Karena kemandirian bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal mental dan keberanian daerah untuk berinovasi,” pungkasnya (*/Ayb)
