JAKARTA — Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kenyamanan jamaah haji lanjut usia (lansia) Indonesia.
Dalam upaya tersebut, pemerintah Indonesia berhasil mengupayakan agar jamaah haji Indonesia tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid selama pelaksanaan ibadah haji.
Menanggapi rencana pemerintah Arab Saudi yang akan membatasi usia jamaah haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keberatannya. Beliau menekankan bahwa kriteria utama dalam menentukan kelayakan jamaah haji seharusnya berdasarkan kesehatan, bukan usia.
“Kami minta supaya kriteria yang dijadikan pokok nanti bisa haji itu adalah istitha’ah dari segi kesehatan, bukan dari segi umur,” ujar Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya, Kamis 10 April 2025.
Nasaruddin menambahkan bahwa banyak jamaah haji Indonesia yang berusia lanjut namun masih memiliki kondisi fisik yang prima dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik.
Oleh karena itu, beliau berharap pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan kembali rencana pembatasan usia tersebut dan memberikan waktu bagi Indonesia untuk melakukan sosialisasi jika ada perubahan aturan.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berhasil mengupayakan agar jamaah haji Indonesia tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid.
Mina Jadid merupakan area perluasan dari Mina yang selama ini digunakan untuk menampung kelebihan kapasitas jamaah. Namun, lokasi ini dianggap kurang ideal karena jaraknya yang lebih jauh dari lokasi utama pelaksanaan ibadah haji.
“Kami minta supaya jemaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, yang bukan Mina Jadid,” ujar Nasaruddin Umar.
Keberhasilan ini merupakan hasil dari diplomasi intensif antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Dengan tidak lagi ditempatkannya jamaah Indonesia di Mina Jadid, diharapkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi jamaah, terutama lansia, dapat lebih terjamin.
Menyadari tingginya jumlah jamaah lansia, Menteri Agama juga mengajukan permohonan kepada pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota petugas haji Indonesia.
Permohonan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan optimal bagi jamaah, terutama mereka yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kami memohon agar pendampingan atau petugas haji kami ditambah. Bukan hanya 2.000, tetapi dijadikan 4.000, sama seperti tahun lalu,” kata Nasaruddin Umar.
Penambahan kuota petugas haji ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa jamaah haji Indonesia, khususnya lansia, mendapatkan pendampingan yang memadai selama menjalankan ibadah haji.
Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jamaah, pemerintah Indonesia juga menerapkan skema murur saat mabit di Muzdalifah.
Skema ini diterapkan mengingat potensi kepadatan yang tinggi di area Muzdalifah, sehingga jamaah akan melintas tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina.
“Skema murur ini menjadi ijtihad dan ikhtiar bersama dalam menjaga keselamatan jiwa jamaah haji Indonesia,” jelas Direktur Layanan Haji Luar Negeri, <span;>Muchlis Muhammad Hanafi.
Skema ini diprioritaskan bagi jamaah dengan risiko tinggi, lansia, disabilitas, serta para pendampingnya, guna memastikan mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan nyaman.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, khususnya mereka yang berusia lanjut.
Dengan memastikan tidak adanya pembatasan usia, penempatan yang lebih strategis, penambahan petugas pendamping, serta penerapan skema yang mendukung keselamatan, diharapkan jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman.
Pemerintah terus berupaya melakukan diplomasi dan koordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan bahwa hak-hak jamaah haji Indonesia terpenuhi, serta memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jamaah. (***)
