JAKARTA – Usai berakhirnya penyelenggaraan ibadah haji 2025, Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh jemaah haji Indonesia.
Permintaan maaf itu menjadi sorotan dan simbol keteladanan kepemimpinan seorang ulama dan negarawan yang rendah hati.
Dalam pernyataannya, Nasaruddin Umar mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam layanan haji, meskipun secara umum pelaksanaannya berjalan lancar.
“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah atas segala kekurangan selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/7) lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan penuh kelembutan dan ketulusan, mencerminkan karakter beliau yang sejuk dan menenangkan.
Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal dan cendekiawan muslim terkemuka, Nasaruddin Umar dikenal luas sebagai sosok yang memadukan kecerdasan intelektual dengan kedalaman spiritual.
Kepemimpinannya di Kementerian Agama telah memberikan warna baru dalam birokrasi keagamaan yang lebih humanis dan inklusif.
Momen permintaan maaf ini juga menjadi refleksi 75 tahun perjalanan Kementerian Agama dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam rentang waktu tersebut, haji telah berkembang menjadi salah satu tugas negara yang sangat kompleks, mencakup aspek logistik, diplomasi, hingga pelayanan umat.
Di tengah segala tantangan tersebut, sikap Nasaruddin Umar menunjukkan bahwa keberanian meminta maaf bukanlah kelemahan, tetapi justru wujud tanggung jawab dan kedewasaan moral.
Gaya komunikasinya yang menenangkan memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan spiritual dan empatik dalam kepemimpinan publik.
Di saat banyak pejabat memilih bersikap defensif, Nasaruddin Umar justru tampil sebagai figur yang bersedia mendengar dan merangkul, tak segan mengakui kekurangan institusi yang dipimpinnya.
Sebagai ulama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kedamaian, Nasaruddin Umar berhasil menyampaikan pesan kuat bahwa ibadah haji bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut rasa keadilan dan ketulusan pelayanan kepada umat.
Ia memberikan contoh nyata bahwa birokrasi bisa dibingkai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keteladanan moral.
Dengan ketulusan itu, publik tak hanya melihat Menteri Agama, tetapi juga seorang pemimpin umat yang tetap menjunjung tinggi amanah dan etika spiritual. Sebuah keteladanan yang patut diapresiasi dan dijadikan panutan dalam dunia kepemimpinan nasional.(*/Rfly)
