KUTIM – Menyusul laporan resmi terhadap salah satu Kepala Bidang di Bappeda Kutai Timur ke Majelis Kode Etik Pegawai dan Inspektorat Wilayah atas dugaan penyusunan perencanaan anggaran secara sepihak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur angkat suara.
Ketua DPC GMNI Kutim, Deo Datus Feran Kacaribu, menilai polemik penganggaran yang sedang terjadi mencerminkan krisis tata kelola birokrasi yang tidak sehat dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
“Kalau begini terus, rakyat yang terkena imbasnya dan sengsara,” tegas Deo Datus dalam rilis keteranganya, Rabu (23/7/2025).
GMNI Kutim menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal mekanisme administratif, tetapi soal keadilan anggaran dan komitmen terhadap pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir Kutim yang selama ini masih tertinggal.
“Oleh sebab itu, kami mendesak Bupati Kutai Timur untuk segera menindak tegas oknum di pemerintahan yang menghambat jalannya pembangunan,” lanjutnya.
Pihaknya juga menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil Fraksi Rakyat Kutim (FRK) yang melaporkan indikasi penyimpangan dalam proses perencanaan anggaran ke lembaga etik dan pengawasan.
“Kami mendukung Fraksi Rakyat Kutim untuk menuntut oknum yang membuat polemik penganggaran di Kutim jadi tidak sehat, karena berpotensi merugikan rakyat terutama di daerah pelosok Kutim yang masih jauh dari kata pembangunan yang merata,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, GMNI meminta agar Pemkab Kutai Timur dan DPRD tidak bersikap pasif terhadap situasi ini. Menurut mereka, perlu ada langkah konkret dan cepat untuk menghindari terhambatnya program-program pembangunan di daerah.
“Kami minta agar Bupati dan DPRD Kutim segera mengambil langkah konkret. Jangan hanya diam melihat kebuntuan ini,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kontrol sosial dan keberpihakan kepada rakyat, GMNI Kutai Timur menegaskan bahwa mereka siap mengambil langkah lebih jauh apabila tidak ada penyelesaian yang transparan dan berkeadilan dari pihak pemerintah.
“Ketika tidak ada solusi yang diberikan pemerintah, maka kami akan turun ke jalan menuntut penyelesaian segera. Ini soal tanggung jawab terhadap rakyat!” Tutupnya.
GMNI Kutim menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil bersatu mengawal isu ini.
“Kekacauan birokrasi tidak boleh menjadi batu sandungan bagi hak-hak rakyat atas pembangunan yang adil dan merata,” pungkasnya. (*/Maldini)
