JAKARTA – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan penyakit kusta bukanlah kutukan atau aib sosial.
Dia menekankan kusta dapat disembuhkan secara total bila dideteksi dan ditangani sejak dini.
Sayangnya, stigma sosial yang masih kuat membuat banyak penderita enggan melapor dan memilih bungkam, hingga akhirnya terlambat mendapat pengobatan.
“Kusta itu bisa disembuhkan. Obatnya ada dan gratis. Tapi karena takut diejek, dikira kena kutukan, akhirnya orang enggan lapor. Akibatnya terlambat ditemukan, menular, bahkan bisa sebabkan disabilitas,” ujar Menkes Budi saat kunjungan kerja ke Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dikutip dari situs resmi Kemenkes RI, Jumat (25/7/2025).
Budi menjelaskan penyakit kusta justru tidak mudah menular seperti COVID-19. Penularannya membutuhkan kontak fisik yang erat dan berkepanjangan.
Bahkan, penderita kusta yang sudah dalam masa pengobatan dapat berinteraksi secara aman dengan orang lain.
“Kalau COVID-19 ngobrol sebentar bisa nular. Kusta beda, butuh kontak lama. Asal sedang diobati, aman berinteraksi,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini agar pengobatan lebih efektif dan risiko disabilitas bisa dicegah. Pemerintah menyediakan obat kombinasi secara gratis untuk masa pengobatan selama enam bulan.
“Kalau ada satu kasus ditemukan, anggota keluarganya langsung dikasih obat pencegahan satu kali minum. Itu cukup untuk memutus penularan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti keterkaitan erat antara penyakit kusta dan kemiskinan. Ia menilai bahwa pendekatan penanganan kusta tak bisa semata-mata medis, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial dan ekonomi.
“Banyak penderita kusta berasal dari keluarga miskin. Maka kita bantu juga gizinya. Saya dan Pak Bupati siap kasih bantuan Rp1 juta per bulan, asal digunakan untuk makan sehat,” kata Dedi.
Dedi juga mengusulkan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang aktif mendampingi proses pemulihan pasien kusta. “Satu nakes dampingi lima pasien. Kalau sembuh, kita kasih bonus Rp10 juta. Jangan cuma bicara pengabdian, tapi tak diberi penghargaan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyatakan bahwa penanganan kusta telah masuk dalam prioritas pembangunan berbasis desa, termasuk perbaikan fasilitas rumah dan sanitasi.
“Kalau rumah pasien kusta tidak layak, kita bantu rehabilitasi. Kita bangun Kabupaten Bekasi dari desa,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah, menambahkan bahwa stigma masih menjadi tantangan utama dalam eliminasi kusta. Banyak penderita menyembunyikan penyakitnya karena takut dijauhi oleh masyarakat.
Data terbaru per Juni 2025 menunjukkan terdapat 121 kasus baru kusta di Kabupaten Bekasi, dengan Case Detection Rate (CDR) sebesar 3,34. Sebagian besar kasus merupakan tipe Multibasiler (MB), dan termasuk enam kasus pada anak-anak yang menandakan penularan masih aktif dalam keluarga.
“Ini bukan aib. Ini saatnya ubah persepsi. Dengan dukungan lintas sektor dan komunitas internasional, Bekasi bisa jadi contoh eliminasi kusta,” ujar Alamsyah.
Program eliminasi kusta di Kabupaten Bekasi saat ini dijalankan melalui kerja sama lintas sektor, melibatkan Puskesmas, rumah sakit, klinik, kader desa, serta mitra organisasi seperti NLR (No Leprosy Relief).
“Masyarakat untuk tidak takut melapor dan segera memanfaatkan layanan pengobatan yang telah tersedia secara gratis,” pesanya. (*/Wahdi)
