SULSEL – Sebuah video aksi penolakan warga Kecamatan Tanalili, Luwu Utara, Sulsel terhadap rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) beredar luas dan memicu perhatian publik.
Dalam video tersebut tampak sejumlah ibu-ibu menyuarakan kekhawatiran terkait penggunaan lahan yang disebut menjadi satu-satunya aset masa depan keluarga mereka.
Ketua Pemilar Kecamatan Tanalili, Beno, menyampaikan masyarakat merasa tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.
“TNI adalah pengayom masyarakat. Namun kenyataannya, warga terutama para ibu merasa tertekan ketika hanya ingin mempertahankan tanah yang menjadi masa depan,” ujar Beno dalam keteranganya, 20 November 2025.
Dia menilai perlunya dialog terbuka antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak TNI agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Masyarakat bukan menolak negara. Yang kami minta hanyalah kejelasan dan perlindungan atas hak sebagai warga sesuai konstitusi,” tambahnya.
Beno juga menegaskan warga meminta pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, termasuk Presiden, untuk turun langsung memberikan solusi yang adil.
“Tanah dan keluarga adalah harga mati bagi masyarakat di sini. Kami berharap pemerintah hadir dan memberikan penyelesaian terbaik sesuai UUD yang berlaku,”tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun TNI terkait protes warga tersebut. (***)
