BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Jumat (5/6/2026).
Forum tersebut dinilai menjadi sarana penting untuk membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto mengatakan, FKP merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik maupun saran terkait standar pelayanan yang diberikan pemerintah.
Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pelayanan yang lebih baik dan tepat sasaran.
“Ruang ini untuk menerima aspirasi dan menampung saran tentang rencana standar pelayanan umum di Kota Bontang,” ujarnya.
Akhmad Suharto menyebut kegiatan tersebut merupakan langkah responsif yang sejalan dengan visi pembangunan Kota Bontang sebagai kota industri yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.
Dia menegaskan, pemerintah saat ini terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan masyarakat demi mewujudkan tata kelola pelayanan yang baik dan akuntabel.
“Ini berkaitan dengan visi besar kita, yaitu meningkatkan pelayanan yang baik dan akuntabel,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap standar pelayanan yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administrasi semata, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten dan terukur.
Menurutnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bontang, Natalia Trisnawati mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana interaktif untuk menyampaikan informasi sekaligus menyerap masukan dari masyarakat.
Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik merupakan bagian dari paradigma public service logic yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam menentukan nilai pelayanan.
“Keterlibatan masyarakat sejalan dengan paradigma public service logic, di mana masyarakat menjadi subjek aktif yang ikut menentukan nilai dan kebijakan pelayanan,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan kecamatan, kelurahan, RT, tokoh masyarakat, akademisi hingga organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna. (*/Arya)
