SULSEL – LBH PKC PMII Sulawesi Selatan menutup rangkaian Diklat Paralegal yang digelar selama enam hari di Tanjung Pallette, Bone, 3 hingga 8 Februari 2026.
Di momen penutupan ini, sekaligus dideklarasikan pembentukan LBH PC PMII se-Sulsel.
Kegiatan ini menghadirkan banyak pemateri lintas lembaga yakini, LBH PB PMII, LBH Ansor, Bawaslu Sulsel, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian, hingga instansi pemerintah bidang perempuan dan anak.
Ketua LBH PKC PMII Sulsel, Nasruddin, menegaskan diklat ini bukan sekadar pelatihan biasa.
“Kita ingin LBH PMII hadir sampai desa dan kelurahan. Keadilan harus terasa nyata di tengah masyarakat.”
Senada, Bendahara Umum PKC PMII Sulsel Ansar menekankan pentingnya profesionalitas kader.
“Masalah mendasar negeri ini soal keadilan dan kepastian hukum. Paralegal PMII harus sigap, kritis, dan berpihak pada hukum yang adil.”
Direktur LBH PB PMII, Ilham Fariduz Zaman, mengapresiasi langkah PKC PMII Sulsel.
“Ini bisa jadi pijakan penyusunan SOP LBH PMII secara nasional. Layak dikembangkan lebih luas,” katamya.
Dukungan juga datang dari Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.
“Bisa disinkronkan dengan program Paralegal Demokrasi Bawaslu dan ditindaklanjuti lewat MoU,” ungkapnya.
Sebelumnya, pembukaan diklat turut dihadiri unsur Bawaslu, PC NU Bone, Banom NU, serta DP3A Kabupaten Bone. (*/Rilis)
