SAMARINDA – Mohammad Sukri kembali terpilih menjadi Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur periode 2025–2030.
Mohammad Sukri dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Rabu 8 Oktober 2025.
Sebanyak lima pengurus cabang JMSI kabupaten/kota diantaranya Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Bontang hadir dalam Musda memberikan dukungan penuh kepada Muhammad Sukri.
Usai terpilih, Sukri mengatakan, dirinya memutuskan untuk maju priode ke-2 ini atas dorongan dari seluruh pengurus provinsi hingga pengurus cabang. Kendati sebelumnya sempat berpikir untuk tak maju.
“Dorongan dari teman-teman di kabupaten dan kota membuat saya berpikir ulang untuk mundur. Kalau saya mundur, rasanya seperti pengecut. Padahal di masa sulit pun, kami masih bisa berjuang bersama,” ujarnya.
Usai terpilih Sukri akan segera menyusun dan menjalankan program bersama kepengurusan yang baru, berdasarkan rekomendasi dari pengurus cabang.
Seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan digital media manajemen, menciptakan ekosistem media yang berdaya secara finansial, penguatan hukum pers bagi anggota JMSI di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi JMSI Pusat Faisal Mahrawa memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musda ke-1 JMSI Provinsi Kaltim yang terlaksana dengan baik, demokratis, sehat dan ber-dinamika yang membangun.
Faisal Mahrawa menilai dedikasi Sukri dalam menakhodai JMSI Provinsi Kaltim selama lima tahun terakhir merupakan pengabdian yang terbaik bagi seluruh anggotanya.
Faisal menekankan pentingnya mengembangkan organisasi untuk kesejahteraan perusahaan pers maupum karyawannya.
“Perbanyak pelatihan untuk internal ini tidak boleh diabaikan. Banyak potensi yang bisa dikerjakan,” jelasnya.
Ditegaskan Faisal, hasil Munas beberapa waktu lalu, bahwa JMSI Pusat mendorong percepatan pembentukan pengurus cabang (pengcab) di tingkat kabupaten/kota.
“Kita jangan dibatasi teritorial. Banyak daerah mungkin belum ada anggota atau potensinya kecil. Tapi dengan aglomerasi, organisasi tetap bisa berjalan. Beberapa provinsi sudah melakukan dan hasilnya baik,” tegasnya. (***)
