BONTANG – Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024.
Penyampaian dibacakan Bonne Sukardi dalam rapat paripurna, Selasa, 10 Juni 2025.
PKB memberi apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kalinya.
“Pencapaiannya membanggakan,” ungkapnya.
Menurut PKB, itu bukti tata kelola keuangan semakin baik. Namun, PKB juga beri sejumlah catatan. Pendapatan daerah 2024 tercatat Rp 2,81 triliun.
Angka ini melampaui target 101,33 persen. Namun kontribusi PAD masih rendah. PAD hanya Rp 329,65 miliar.
“Kontribusi PAD masih rendah, meski lampau target,” katanya.
Meski capaiannya 111 persen, jumlahnya jauh dari dana transfer pusat.
PKB dorong perluasan basis pajak. Sistem retribusi juga perlu diperbaiki. BUMD harus dioptimalkan untuk genjot PAD.
Belanja daerah sebesar Rp 3,11 triliun. Serapan belanja 92,74 persen dari pagu Rp 3,36 triliun.
PKB menilai ada efisiensi, tapi juga serapan program yang belum maksimal. Belanja modal tanah hanya 8,44 persen.
Dari anggaran Rp 62,33 miliar, yang terealisasi cuma Rp 5,26 miliar. PKB minta penjelasan soal ini.
“Harus ada evaluasi agar perencanaan lebih tepat sasaran,” saranya.
Lanjut dia, belanja tak terduga juga rendah. Hanya Rp 601 juta dari Rp 3,6 miliar atau 16,56 persen.
“PKB minta evaluasi dan penjelasan soal mekanisme realisasi anggaran,” jelasnya.
PKB juga menyoroti nilai SiLPA 2024. Totalnya Rp 282,15 miliar. PKB minta SiLPA tinggi jangan jadi kebiasaan.
“Perlu perencanaan anggaran yang lebih cermat,” ungkapnya.
PKB tekankan pentingnya dampak anggaran ke masyarakat. Terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan penurunan pengangguran.
“Anggaran harus jelas dampaknya untuk masyarakat,” pungkasnya.
PKB juga ajukan empat rekomendasi
Pertama, digitalisasi PAD dan pelayanan publik.
Kedua, pengawasan belanja modal harus diperkuat.
Ketiga, transparansi pengelolaan dana hibah dan bansos.
Keempat, evaluasi RKPD agar program lebih menyentuh rakyat bawah. (**/A)
