BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib, angkat suara.
Ia menilai Pemkot belum maksimal menyelesaikan polemik Unijaya.
“Mahasiswa jangan dibiarkan tanpa kepastian,”” tegasnya.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam RDP gabungan, Komisi A dan C, Senin (16/6/2025).
Sahib, atau akrab disapa Ibe, minta Pemkot tak lepas tangan. Menurutnya, karena terjadi di Bontang, maka Pemkot wajib turun tangan.
“Sekecil apapun, ini tetap urusan Pemkot,” ujarnya.
Ibe menilai Pemkot jangan hanya menyurat ke kementerian.
“Surat bisa dibalas, bisa juga tidak,” sindirnya. Ia minta Pemkot melihat dampak sosialnya.
Ibe bahkan siap biayai sendiri mahasiswa untuk temui kementerian. Agar mahasiswa tahu sampai di mana masalahnya.
“Saya siap biayai tiga orang kalau tak ada dana pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi itu, Asisten I, Dasuki, menjawab. Ia bilang, Wali Kota sudah perintahkan Pemkot untuk koordinasi.
Mereka sudah berkomunikasi dengan LLDikti. Namun, LLDikti kaget Pemkot ikut campur urusan kampus.
“Kami bukan mencampuri, tapi peduli pada dampak sosial,” jelas Dasuki.
Kata dia, Kementerian akan menurunkan tim evaluasi kampus EKPP. Namun belum jelas kapan tim itu datang ke Bontang.
Dasuki menyebut skenario yang disiapkan yakni mahasiswa dialihkan kuliah ke kampus lain.
“Kuliah dilanjutkan di kampus dengan prodi sama,” ungkapnya.
Seperti Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan lainnya.
“Ini tanggung jawab penuh kampus, bukan pemerintah. Tapi kami tetap masuk pada rana sosialnya, salah satunya nasib mahasiswa,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat, Enik Ruswati, juga memberi penjelasan.
Ia bilang, Wali Kota sudah bersurat ke Dirjen Dikti.
Surat dikirim pada 11 Mei 2025. Disusul surat kedua tanggal 24 Mei.
Enik menegaskan, semua informasi kini ada di tangan kampus.
“Pemerintah sudah berusaha, tapi ini wewenang pusat. Tapi kami akan terus berusaha,” jelasnya. (***)
