BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan langsung permasalahan sengketa wilayah Kampung Sidrap kepada Komite I DPD RI.
Penyampain itu saat ramah tamah bersama jajaran Komite I DPD RI di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu, 9 Juli 2025, malam.
Dalam forum itu, Neni memaparkan sejumlah hal penting. Salah satunya adalah konflik batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
Neni yang disapa Bunda itu menjelaskan, wilayah Kampung Sidrap secara de jure masuk Kecamatan Sangatta Selatan, Kutim. Namun secara de facto, wilayah tersebut telah puluhan tahun masuk dalam administrasi Kota Bontang.
“Awalnya tujuh RT di Kampung Sidrap masuk Bontang. Tapi sekarang kembali masuk Kutai Timur,” jelasnya.
Dia menyebut kasus ini sudah melalui Mahkamah Konstitusi dan mendapat putusan sela. Kini proses sedang difasilitasi oleh Gubernur Kaltim.
Dia berharap Komite I DPD RI bisa ikut membantu menyelesaikan sengketa ini.
“Mudah-mudahan Kutim bisa ikhlas Kampung Sidrap kembali ke Bontang,” ucapnya.
Kata dia, rencana pemekaran Kutai Timur menjadi dua wilayah yakni Kutai Timur dan Kutai Utara atau Sakulirang.
“Sidrap hanya 162 hektar. Tapi warganya ingin tetap bergabung dengan Bontang karena alasan pelayanan,” jelasnya.
Menurutnya, banyak warga Sidrap memiliki KTP Bontang dan akses layanan publiknya juga ke Bontang.
Selain itu, Wali Kota juga memaparkan capaian saat dirinya menjabat. Ia menyampaikan Kota Bontang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
“Target kita tidak ada warga miskin lagi di Bontang,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya pembangunan SDM. Sebutnya Bontang bukan kota kaya sumber daya alam.
Namun bisa berkembang melalui SDM yang unggul dan berdaya saing.
Selanjutnya memaparkan program prioritas pendidikan. Pemerintah Kota Bontang memberi subsidi penuh untuk UKT dan SKS mahasiswa lokal. Subsidi diberikan untuk 1.888 mahasiswa yang kuliah di kampus d Bontang.
Selain itu, Pemkot juga meningkatkan dana BOS untuk sekolah swasta.
“Supaya sekolah tidak lagi memungut iuran dari siswa,” katanya
Pemerintah juga memberi insentif Rp2 juta per bulan untuk guru swasta dan penggiat agama.
“Kita ingin membangun kecerdasan yang seimbang. Intelektual, emosional, dan spiritual,” pungkasnya.
Diketahui, Komite I DPD RI melakukan kunjungan beberapa daerah di Kaltim termasuk Bontang yang di pimpin langsung Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam. (**/A)
