KUKAR – Kabar pergantian jabatan Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan setelah viral di media sosial.
Isu ini mulai mencuat setelah beredar potongan surat telegram internal Polri di sejumlah grup WhatsApp pada Rabu malam (20/8/2025), yang memuat daftar mutasi sejumlah pejabat kepolisian.
Dalam daftar tersebut, tercantum nama AKBP Dody Surya Putra, yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Kukar.
Kabarnya dia dipindah tugaskan ke Baharkam Polri sebagai Kasubbagkermalat Bagkerma Robinopsnal.
Posisi yang ditinggalkannya dikabarkan akan diisi AKBP Khairul Basyar, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Berau.
Perubahan ini memantik diskusi hangat di tengah masyarakat, apalagi setelah sebelumnya sempat terjadi ketegangan antara AKBP Dody dengan anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual.
Ketegangan tersebut muncul menyusul laporan adanya dugaan intimidasi aparat terhadap warga terkait sengketa lahan di Kelurahan Jahab, Kukar.
Peristiwa itu mendorong Henock menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian setempat, namun justru berujung pada ancaman pemecatan antarinstansi.
Situasi memanas hingga Polda Kaltim akhirnya mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan Kapolres Kukar saat itu.
Terkait isu mutasi ini, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, membenarkan bahwa memang ada pergeseran jabatan di lingkungan Polda Kaltim.
“Benar, sudah diterbitkan surat keputusan rotasi sebagai bagian dari upaya penyegaran di internal kami. Termasuk di antaranya Kapolres Kukar dan Kapolres Berau,” ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa AKBP Dody digantikan oleh AKBP Khairul Basyar, sementara Kapolres Berau yang baru diisi AKBP Ridho Tri Putranto, yang sebelumnya menjabat sebagai perwira di Ditpolairud Polda Kaltim.
Yulianto juga mengungkapkan bahwa perpindahan AKBP Dody tak lepas dari proses pemeriksaan internal yang sedang berjalan.
“Yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan disiplin karena meninggalkan wilayah tugas tanpa izin dari atasan langsung,” ujarnya.
Selain itu, mutasi tersebut diduga turut dipengaruhi oleh konflik sebelumnya dengan anggota DPD RI, yang sempat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, khususnya di kalangan komunitas adat Dayak.
“AKBP Dody juga sedang terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran etika profesi,” tutup Yulianto. (*/Red)
