BALIKPAPAN – Sebanyak 15 organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin, 25 Agustus 2025.
Aksi yang digerakkan Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, buruh, ibu rumah tangga, hingga masyarakat sipil.
Mereka menyuarakan lima yakni pembatalan kenaikan tarif PBB-P2, penanganan banjir, krisis air bersih, kemacetan lalu lintas, serta kelangkaan beras dan LPG 3 kg.
Massa berjalan kaki dari Simpang Tiga Balikpapan Plaza menuju Kantor Wali Kota sambil membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membebani rakyat.
Koordinator aksi, Hendrikus, mengatakan tujuan utama aksi ini adalah menyampaikan langsung aspirasi kepada Wali Kota.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi Kota Balikpapan, dimana para pemimpin pemerintahan, kami tindak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya dikutip dari Katakaltim.
Mengenai kenaikan tarif PBB-P2, ia menambahkan Wali Kota harus menolak kenaikan pajak.
“Kami ingin Wali Kota menolak kenaikan pajak ini, tidak membatalkan karena kalau membatalkan sewaktu waktu bisa dinaikan lagi,” tegas Hendrikus.
Selain isu pajak, massa juga menyoroti persoalan lain seperti banjir, dugaan beras oplosan, subsidi tidak tepat sasaran, serta antrean panjang BBM.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo bersama sejumlah pejabat menyambut massa dan sempat berdiskusi langsung dengan mereka.
Namun, pengunjuk rasa bersikeras meminta kehadiran langsung dari Wali Kota, yang disebut sedang berada di luar kota untuk urusan keluarga.
Bagus menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 telah ditunda per 25 Agustus 2025.
“Untuk yang sudah terlanjur membayarkan pajaknya, maka akan dipotong pada pembayaran tahun kedepannya,” tegasnya.
Diketahui, dalam aksi itu, tidak ada keputusan final dari pihak yang berwenang, diskusi berakhir tanpa kesepakatan. Para pejabat kemudian meninggalkan lokasi aksi. (*/Red)
