BONTANG – Puluhan massa dari Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari, Kamis (11/9).
Aksi tersebut membawa sembilan poin tuntutan yang dianggap mewakili keresahan warga.
Ketua DPP PHM, Udin Mulyono menyampaikan bahwa aksi ini digelar untuk menyalurkan suara masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat keributan,” ujarnya di lokasi.
Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah penolakan terhadap rencana pemindahan rumah jabatan wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD ke hotel berbintang lima.
PHM menilai lokasi tersebut terlalu jauh dari jangkauan masyarakat.
Tuntutan lain meliputi pemberdayaan kontraktor lokal, pengembalian 230 honorer yang diberhentikan, serta langkah serius DPRD dalam menangani pengangguran.
Mereka juga menyoroti kurangnya transparansi dana aspirasi dewan, rangkap jabatan oleh beberapa anggota, serta desakan agar DPRD lebih aktif bekerja.
PHM turut menyoal turunnya dana reses anggota DPRD dari Rp1,5 miliar menjadi Rp400 juta.
Terakhir, mereka meminta adanya tambahan tenaga kerja untuk mendampingi ketua RT di 60 lingkungan yang ada.
Beberapa anggota dewan sempat menemui massa di gerbang kantor. Namun, PHM menegaskan akan kembali turun jika tidak ada tindak lanjut.
“Kalau bulan depan belum ada respon, kami siap aksi lagi. Ini bukan ancaman, ini komitmen,” tegas Udin.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bontang Maming, menerimah dengan baik ujuk rasa dari PHM.
Dia mengatakan pihaknya merealisasi atas apa yang dituntut dari pihak demontrasi.
“Kami akan segera mencari solusi terkait tuntutan dari PHM,” pungkasnya. (*/Maldini).
