SANGATTA – Implementasi dari 50 program prioritas Bupati Kutai Timur terus digalakkan jajaran pemerintah daerah.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, sebagai salah satu ujung tombak, menegaskan fokusnya pada peningkatan kualitas keluarga dan percepatan penurunan angka keluarga berisiko stunting.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menekankan kunci keberhasilan dari seluruh program ini terletak pada sinergi yang kuat antar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hanya dengan kolaborasi yang efektif, program-program pembangunan dapat dijalankan dengan efektif dan mencapai sasaran yang dituju.
“Boleh jadi keluarga itu berisiko karena tidak punya jamban atau rumah layak huni,” ujar Junaidi untuk menggambarkan kompleksitas faktor penyebab stunting.
Sebagai ilustrasi, Junaidi memaparkan bagaimana sebuah masalah seperti ketiadaan rumah layak huni bagi keluarga berisiko akan ditangani.
Penanganan ini bukan menjadi tanggung jawab DPPKB, melainkan menjadi domain dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang memiliki program strategis di bidang tersebut.
“Maka dikerjakan oleh Dinas Perkim melalui seribu rumah layak huni atau lima ribu rumah layak huni yang direhab. Kami hanya menyiapkan data, tapi yang menjemput nanti adalah Perkim,” jelasnya.
Skema ini menunjukkan sebuah model kerja yang terintegrasi, di mana DPPKB bertindak sebagai ‘otak’ yang menyediakan data dan analisis, sementara OPD lain bertindak sebagai lengan yang melaksanakan aksi nyata di masyarakat.
Pihak DPPKB juga menegaskan prinsip dasar dalam semua intervensinya: segala kegiatan harus dilandasi oleh data By Name By Address (BNBA) yang akurat dan terpercaya. Basis data yang rinci ini memungkinkan pemerintah untuk memetakan masalah dengan lebih jelas dan menetapkan skala prioritas.
“Kita melihat data bersih keluarga berisiko stunting di desa mana yang paling tinggi. Jadi secara bertahap selama lima tahun kita tangani yang paling tinggi dulu,” ungkapnya, menjelaskan pendekatan bertahap yang diambil berdasarkan peta masalah yang dihasilkan dari data.
Dalam struktur ini, peran DPPKB didefinisikan sebagai penyedia data dan koordinator perencanaan, sedangkan eksekusi program di lapangan menjadi tugas dari OPD teknis yang relevan.
Melalui pendekatan kolaboratif yang memadukan kekuatan masing-masing instansi ini, DPPKB Kutim meyakini bahwa penanganan masalah stunting yang multidimensi dapat dipercepat, yang pada gilirannya akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Pembangunan kualitas keluarga tidak bisa dilakukan sektoral, tapi harus kolaboratif. Dengan kerja sama semua pihak, kita yakin target Kutim bebas stunting bisa tercapai,” tegasnya, menutup dengan sebuah optimisme yang dilandasi oleh strategi yang jelas dan kerjasama yang solid. (ADV)
