BONTANG, CUITANKALTIM.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang menyoroti penurunan realisasi pajak daerah dan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pelaksanaan APBD 2025.
Catatan tersebut disampaikan saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Rabu (17/6/2026).
Anggota DPRD Bontang, Joni Alla Padang, yang membacakan pandangan fraksi, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Namun, di balik capaian itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Salah satunya terkait realisasi pajak daerah tahun 2025 yang hanya mencapai 95,19 persen. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang menembus 100,93 persen.
Menurut Joni, pemerintah perlu menjelaskan penyebab turunnya capaian tersebut sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk mendongkrak penerimaan daerah.
“Apa penyebab penurunan ini dan bagaimana strategi peningkatannya ke depan?” tanya Joni.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp178 miliar.
Besarnya anggaran yang tidak terserap dinilai menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“SiLPA yang besar harus dievaluasi bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memaparkan faktor penyebab tingginya SiLPA sekaligus strategi agar penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang lebih optimal.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Apalagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
Karena itu, Pemkot Bontang didorong untuk lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD harus diperkuat untuk mengantisipasi berkurangnya transfer daerah,” tegasnya. (*/Niwil)
