SANGATTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan besar untuk menjalankan program-program prioritasnya setelah anggaran untuk 2026 dipangkas secara signifikan.
Plt. Kepala DLH Kutim, Andi Pasalinge, mengaku prihatin dengan kondisi ini setelah mengikuti hearing bersama Komisi C DPRD Kutim.
“Anggaran untuk 2026 itu turun drastis dibanding tahun 2025 kemarin. Ini tentu membuat kita harus berpikir ulang soal prioritas program,” ujarnya belum lama ini.
Andi menambahkan, pemotongan anggaran berdampak langsung pada alokasi tiap bidang kerja.
“Kalau dibagi per bidang, hanya sekitar Rp500 juta per bidang untuk empat bidang utama, yakni pengelolaan lingkungan, pembinaan, persampahan, dan pengawasan. Jelas ini kurang untuk menangani masalah yang kompleks,” jelasnya.
Menurutnya, keterbatasan dana bukan hanya soal administratif, tapi juga bisa mengurangi efektivitas program di lapangan.
Program preventif dan edukatif, seperti pembinaan kesadaran masyarakat tentang lingkungan, maupun operasional pengelolaan sampah, berisiko tidak berjalan optimal.
“Kalau anggaran kurang, target pembangunan berkelanjutan kita bisa terhambat,” tutur Andi.
Meski demikian, komunikasi dengan legislatif berjalan positif.
“Tanggapan dari Komisi C bagus. Mereka juga paham kondisi yang kita hadapi di lapangan,” kata Andi.
Hearing tersebut menjadi ajang evaluasi program 2025 sekaligus membahas rencana kegiatan 2026.
“Pertemuan ini bisa menjadi dasar negosiasi alokasi anggaran yang lebih realistis untuk menangani persoalan lingkungan hidup di Kutai Timur,” harapnya. (ADV)
