BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong penerapan parkir elektronik di RSUD Bontang.
Langkah ini, kata dia untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menertibkan pengelolaan parkir.
Politisi Golkar itu menilai parkir manual rawan kebocoran pendapatan. Izin operasional tidak akan diberikan bila masih manual.
“Kalau manual, saya tidak izinkan, tapi elektronik, itu baru bagus,” katanya saat ditemui diruangannya, Seni 2 Juni 2025.
Dengan sistem elektronik, semua transaksi akan tercatat jelas. Saldo langsung terlihat. Potensi kehilangan pendapatan bisa ditekan.
“Kalau manual, orang parkir Rp3.000, bayar Rp5.000, kupon tidak diambil,” bebernya.
“Itu yang hilang bisa Rp8.000 sampai Rp10.000,” tambahnya.
Rustam juga membandingkan perilaku masyarakat Bontang dan daerah lain.
Ia menyebut warga Bontang sering keberatan bayar parkir. Padahal di luar daerah seperti Samarinda, mereka rela membayar.
“Di Samarinda, masuk gang kecil pun bayar tidak masalah,” katanya.
Rustam menekankan rekomendasi ini bukan semata soal uang. Ini juga demi keberlanjutan pembangunan.
“Misi saya pemburu PAD,” tandasnya.
Ia mengingatkan biaya pembangunan area parkir tidak sedikit.
“Pembangunan parkiran itu sekitar Rp5 miliar sampai Rp7 miliar,” jelasnya.
Rustam juga menyebut RSUD Bontang melayani warga luar Bontang. Seperti warga Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.
Ia berharap parkir elektronik bisa diterapkan segera. Agar pengelolaan parkir lebih profesional. (**/A)
