BONTANG — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam mendesak pemerintah secepatnya atasi masalah stunting.
Menurutnya anggaran stunting yang disediakan mesti dioptimalkan. Kalau diberikan porsi anggaran, harusnya benar-benar direalisasikan.
“Jika kita menganggarkan Rp2 miliar, maka itu dipakai untuk penanganan stdunting-nya, bukan (hanya) untuk study bandingnya,” ucap Rustam, Senin (14/10).
“Bukan untuk keperluan lain, ujung-ujungnya dari jumlah yang dianggarkan, tersisa misalnya Rp300 Juta, terus 1,7 miliar-nya kemana?,” cecarnya.
Rustam juga mengingatkan pemerintah bukan hanya mendata saja. “Kapan mau selesai kalau data terus? Kita butuh action.”
Lebih jauh, politisi Golkar itu meminta agar pemerintah terus menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan untuk mengatasi masalah ini.
“Kita bisa manfaatkan perusahaan yang ada di Bontang, mereka pasti akan bersatu tapi sekarang tinggal pihak yang menaunginya ini yang harus serius,” pintanya.
Untuk itu Rustam meminta agar Dinas Kesehatan membuat Kelompok Kerja (Pokja) pada setiap UPT Puskesmas.
“Jadi, di situ nanti bisa dilihat datanya. Sementara pemerintah bergerak cepat untuk memperbaiki gizi masyarakat,” ujarnya.
Dikemukakannya, berdasarkan pengalaman data stunting yang tinggi pemerintah perlu melakukan pembinaan sejak dini.
“Utamanya bagi mereka yang melangsungkan pernikahan belum cukup umur, atau yang hamil kelewat umur,” katanya.
Dia berharap dengan perhatian pemerintah dibarengi kesadaran seluruh warga, maka dapat membantu menurunkan angka stunting di Kota Bontang.
