JAKARTA – Puan Maharani ketua DPR RI menekankan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dalam peringatan Hari Anak Nasional 2025.
Momentum tersebut di peringati tiap tanggal 23 Juli yang mengingatkan betapa pentingnya kepedulian terhadap anak untuk pemenuhan hak-hak Anak.
Ketua DPR RI menekankan perayaan hari anak nasional 2025 di jadikan ajang untuk memperkuat perlindungan terhadap anak Indonesia. Banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak di Indonesia seperti kekerasan, bullying hingga kasus stunting di belahan bumi Indonesia menjadi perhatian serius untuk di selesaikan.
Menurut laporan Liputan6.com (23/7) “Jutaan anak Indonesia hari ini masih hidup dalam ketidakpastian, mengalami kekerasan, mengalami stunting, tidak mendapat pendidikan berkualitas, dan minim perlindungan sosial,” kata Puan dalam keterangan resminya.
Berdasarkan data pada Pusiknas Bareskrim Polri, terdapat 13.192 kasus kejahatan terhadap anak yang di tangani kepolisian seluruh Indonesia hingga Juli 2025. Dari data tersebut menunjukkan kasus tindak pidana dalam perlindungan anak mencapai angka 9.937 kasus atau 75,32 persen dari jumlah total kasus kejahatan terhadap anak.
Kasus yang tinggi ini di sebabkan lemahnya sistem perlindungan terhadap anak terlebih lagi di daerah yang belum memiliki unit layanan anak serta sistem pelaporan yang terintegrasi.
Selain itu, Puan Maharani menilai bahwa Stunting termasuk bentuk kekerasan struktural terhadap anak yang sering kali di abaikan. Kondisi Anak dengan gizi buruk dapat menyebabkan mereka kehilangan potensi kognitif dan sosial yang dapat mengakibatkan penurunan daya ingat, kesulitan belajar serta anak sulit untuk berkembang secara emosional.
Intervensi menyeluruh terkait pangan bergizi yang terjangkau, edukasi gizi keluarga, hingga pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah tertinggal menjadi fokus untuk mengurangi kasus stunting.
Tak kalah pentingnya yaitu ruang aman bagi anak tak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah termasuk konten digital yang ramah anak.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan perempuan pertama menjabat posisi tersebut, menegaskan komitmen DPR mendorong isu anak dalam setiap kebijakan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.(“/T)
