KUTIM – Muhamad Kahirudin tokoh muda dari Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusantara Tenggara Timur (NTT) yang tinggal di Kalimantan Timur (Kaltim) menyuarakan berbagai harapan untuk kemajuan daerah pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Mabar.
Aktivis sosial itu menguraikan persoalan agraria di Mabar khususnya di wilayah Kecamatan Komodo tepatnya di wilayah Mburak sejak tahun 1990-an yang masih belum selsai hingga akhir tahun 2024 ini.
Kahirudin menyampaikan bahwa dalam Pilkada beberapa waktu lalu, salah satu yang menjadi perdebatan antara Paslon adalah berkaitan HPL di wilayah Mburak. Perdebatan itu viral di media sosial bahkan di tengah masyarakat Mburak.
Oleh karena itu dengan selesainya Pilkada dan sudah terpilihnya kembali pasangan Edi -Weng. Kahirudin sampaikan agar kedua pemimpin tersebut harus menjadi atensi khusus bagi mereka berdua dan pemerintah Mabar lima tahun kedepannya .
“Bupati terpilih bisa menyelesaikan persoalan agraria di Mburak, agar tidak terjadi hal yang diinginkan,” harapannya.
“Saya bersama keluarga dari kakek hingga orang tua sampai ke saya sebagai cucu terus memperjuangkan tentang persoalan HPL dan tanah ulayat yang jadi tanah negara di wilayah Mburak,” tambahnya.
Kahirudin yang juga anak Tua Golo dari kampung Benteng ini berharap kepada Pemkab Mabar bahwa penyelesaiannya harus di mulai dari hulunya persoalan. Di lihat terlebih dahulu historinya bagaimana asal muasal HPL itu terbit di wilayah Mburak dan transmigrasi itu hadir.
“Selama perjuangan di lakukan dari Kakek saya dulu hingga kami sekarang banyak sekali hambatan didapat, karena yang kita lawan ibarat tembok besar dan di dalamnya banyak juga kepentingan,” jelasnya.
Namun sejak beberapa tahun terakhir, lanjut dia, terlihat titik terangnya, karena perlahan berkas -berkas yang menguatkan langkah perjuangan mereka dapatkan.
Dan pada akhirnya masyarakat pun, khususunya keluarga besar Mburak menyadari, bahwa tanah mereka tinggal dan pakai selama ini sudah menjadi tanah negara. Sehingga barulah beberapa tahun terakhir persoalan ini menjadi perjuangan bersama.
“Kami semua menanti pak Edi -Weng benar – benar menepati janjinya saat kampanye kemarin terhadap masyarakat Mburak,” tegasnya.
Apa lagi sekarang adanya mentri khusus di bidang transmigrasi di pemerintahan presiden Prabowo – Gibran. Karena HPl ini di terbitkan tahun 1996/1997 itu sangat jelas pertukannya buat apa dan luasnya hampir 4000 hektar.
“Pak Edi -Weng harus serius menyelesaikan persoalan ini kedepannya. Dan hasilnya harus berpihak terhadap masyarakat Mburak bukan malah sebaliknya,” tutupnya. (***)
