KUTIM – Dua pekerja tambang tewas dalam insiden kecelakaan kerja pada waktu yang berdekatan di Kutai Timur (Kutim) menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil.
Koordinator Fraksi Rakyat (FRK) Kutim, Faisal, menilai insiden tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap aktivitas tambang.
Di awal tahun 2026, dua pekerja tambang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden dengan pola yang hampir sama.
Kejadian pertama terjadi pada Sabtu (10/1/2026) di area kerja PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang mengakibatkan seorang pekerja meninggal dunia.
Sementara itu, kejadian lainnya terjadi pada Rabu (4/3/2026) di area kerja PT Indexim Coalindo.
Seorang pekerja dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus air di kawasan tambang.
Faisal menyebut pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan yang lebih serius terhadap aspek keselamatan kerja di sektor pertambangan.
Menurutnya, sektor tambang bukan hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi keselamatan pekerja juga harus menjadi perhatian utama.
Ia menilai fungsi pengawasan perlu dijalankan secara konsisten terhadap operasional tambang.
Audit lingkungan dan evaluasi terhadap potensi bahaya di wilayah kerja, menurutnya, penting dilakukan secara berkala dan transparan.
“Pemerintah harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan. Audit lingkungan maupun pemeriksaan terhadap potensi bahaya di area kerja harus dilakukan secara serius,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, transparansi penanganan juga sangat penting karena publik berhak mengetahui sejauh mana proses investigasi dilakukan dan apa saja temuan dari peristiwa tersebut.
Dia juga menekankan perlunya keterbukaan kepada publik terkait hasil investigasi serta konsekuensi yang diberikan apabila ditemukan adanya kelalaian.
“Harus ada keterbukaan kepada publik, bagaimana hasil investigasinya dan apa konsekuensi bagi perusahaan jika memang ada kelalaian,” katanya.
Menurutnya, pengawasan pemerintah dan keterbukaan informasi penting agar publik dapat memastikan fungsi pengawasan benar-benar dilakukan secara serius.
“Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan setiap aktivitas tambang berjalan sesuai standar keselamatan yang berlaku,” tutupnya. (*/Arya)
