KUTIM – Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan alokasi anggaran sebesar 30 hingga 40 persen untuk sektor infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan luas wilayah Kutim menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan, sehingga diperlukan tahapan yang terukur dengan skala prioritas.
“Memang dibutuhkan waktu, tidak bisa langsung, karena wilayah kita luas dan kebutuhannya juga banyak, jadi harus kita tangani satu per satu,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Dia menjelaskan, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran sebelumnya menunjukkan masih perlunya penyesuaian, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menunjang mobilitas.
“Dengan anggaran yang sudah kita jalankan kemarin, sepertinya memang perlu kita tambah lagi, terutama untuk infrastruktur yang menunjang mobilitas,” katanya.
Menurutnya, ke depan pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur yang kita prioritaskan adalah yang mampu menunjang mobilisasi barang, sehingga benar-benar fokus pada kebutuhan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Meski demikian, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tetap menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Bappeda memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi minimal 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau untuk pendidikan itu sudah pasti minimal 20 persen, itu tidak bisa diganggu karena sudah menjadi ketentuan,” ungkapnya.
Untuk perencanaan ke depan, Bappeda menargetkan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan SDM dapat mencapai kisaran 30 hingga 40 persen, meskipun angka tersebut masih bersifat proyeksi.
“Kalau keinginan kita, dengan skala prioritas yang ada, anggaran untuk infrastruktur dan SDM itu bisa di kisaran 30 sampai 40 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, perhitungan yang lebih detail masih terus dilakukan guna menghindari deviasi dalam penganggaran.
Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian utama agar memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Bappeda pun menekankan pentingnya efisiensi serta ketepatan sasaran dalam setiap alokasi anggaran.
“Berharap, setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*/Arya)
