SAMARINDA – Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April 2026, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan, pemerintah provinsi membuka jalur komunikasi selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk datang langsung berdialog dengan pemerintah daerah.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah selalu siap mendengar. Datang saja, sampaikan apa yang menjadi keresahan, kami terbuka kapan pun,” ujarnya, Sabtu 18 April 2026.
Rudy menilai, komunikasi langsung menjadi langkah paling efektif untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus meredam potensi konflik di lapangan.
Dia juga menegaskan bahwa akses kepada kepala daerah tidak boleh terkesan eksklusif. Menurutnya, pemimpin daerah harus hadir dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Jangan ada jarak antara pemerintah dan warga. Kami ini bekerja untuk melayani, jadi sudah seharusnya terbuka bagi siapa pun yang ingin berdiskusi,” katanya.
Di sisi lain, ia tetap mengakui bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang dilindungi. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap menjaga ketertiban.
“Menyampaikan pendapat itu hak, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Jangan sampai niat baik justru berujung pada hal-hal yang merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, mengingat Kalimantan Timur kini menjadi sorotan seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita punya tanggung jawab bersama menjaga daerah ini tetap aman dan nyaman. Stabilitas sangat penting agar semua aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (*/IBS)
