BONTANG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, menekankan agar serapan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang dapat lebih dimaksimalkan.
Menurutnya, meski tingkat serapan anggaran telah memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang tidak melebihi batas 3 persen, persentase tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pansus bersama BKPSDM terkait pembahasan LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Bontang, Senin (4/5/2026).
Politisi PKB tersebut menyampaikan bahwa saat ini serapan anggaran BKPSDM telah berjalan baik dan mencapai sekitar 97 persen sesuai harapan pemerintah pusat melalui arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Secara umum sudah baik, serapan anggaran mencapai 97 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) hanya sekitar 3 persen. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan agar pengelolaan anggaran dapat lebih maksimal.
Bonnie juga menyoroti bahwa serapan anggaran BKPSDM didominasi kegiatan non-fisik seperti bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dan sosialisasi.
Menurutnya, kegiatan tersebut tetap perlu dikelola secara efektif dan tepat sasaran.
“BKPSDM memang lebih banyak kegiatan non-fisik seperti bimtek, pelatihan, dan sosialisasi. Namun, kegiatan-kegiatan ini tetap harus dikelola dengan maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, terutama karena adanya keterbatasan fiskal daerah yang berpotensi berdampak pada belanja pegawai dan tunjangan ASN.
“Ke depan harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Kita harus bekerja keras karena ini menjadi salah satu kewajiban kita,” tegasnya. (*/Nwl)
