BONTANG – Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari, gelar sosialisasi penguatan Demokrasi Daerah, Sabtu 24 Mei 2024 di Kota Bontang.
Dalam sosialisasi itu, Shemmy, sapaannya, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam demokrasi tingkat daerah.
Utamanya, menurut Shemmy, adalah kemampuan pemerintah melibatkan publik dalam menggagas kebijakannya.
“Supaya ini tepat sasaran. Karena demokrasi itu pada intinya mengharuskan ada keterlibatan seluruh pihak,” tandasnya
Dikonfirmasi usai sosialisasi, Politisi Golkar itu memaparkan bahwa demokrasi dibangun agar otoritarianisme atau kekuasaan sepihak dapat diminimalisir alias diperkecil.
Sebab, jangan sampai jika kekuasaan mutlak bertumpu pada pemerintahan, malah akan dan bisa saja melahirkan ketimpangan.
Maka, sudah sepantasnya demokrasi dijalankan. Terlebih lagi di tingkat daerah yang dapat dikatakan roda pemerintahannya sangat
“Kalau di daerah kan sangat dekat ya dengan pemerintahnya. Jadi penting sekali memang dikuatkan demokrasi ini di tingkat daerah,” ucapnya.
Dampak menguatnya demokrasi di tingkat daerah, menurut Shemmy, adalah hadirnya kebijakan populis.
Di mana program pemerintah bersesuaian dengan kondisi rill atau objektif setiap warga.
Dengan begitu kebijakan pemerintah kemungkinan besar tepat sasaran dan tentu saja dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yaa pada intinya kita ingin sampaikan kebijakan pemerintah itu harus tepat sasaran. Tapi juga harus melihat tingkat prioritasnya,” jelas Shemmy.
Seperti, tambah Shemmy, adalah kebutuhan dasar warga. Misalnya masalah kemiskinan dan pengangguran.
Problem ini segera harus diselesaikan. Karena berkaitan erat dengan naluri hidup manusia.
“Kalau lapar misalnya, kan sulit sekali orang berpikir kan?,” tukas Shemmy meyakinkan. “Apalagi kalau tidak kerja. Jadi kita harus dorong penciptaan lapangan pekerjaan. Dan harus diingat, termasuk kualitas SDM,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam sosialisasi, salah satu narasumber yang dihadirkan adalah Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Pemikiran Andi Faiz hampir searah dengan pandangan Shemmy. Dia mau agar rumusan kebijakan pemerintah melihat skala prioritas.
“Dan itu harus melibatkan masyarakat sipil,” ucap Andi Faiz.
Dia menerangkan prioritas kebijakan publik adalah masalah yang dianggap penting untuk ditangani Pemerintah.
Bukan itu saja, juga harus punya dampak besar bagi masyarakat.
Prioritas ini, sambung dia, biasanya ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah dan mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan infra struktur.
“Pada prinsipnya setiap kebijakan harus libatkan semua pihak,” imbuhnya.
Tidak kalah penting, menurut dia, pemerintah wajib melakukan pengawasan bersama DPRD terhadap kebijakan yang mereka keluarkan berikut dampak-dampak yang ditimbulkan. (***)
