BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Muhamad Sahib, menanggapi pernyataan Kabid Kebersihan DLH Bontang, Syafrudin, terkait sampah yang menumpuk di Pelabuhan Loktuan.
Sebelumnya, Syafrudin mengatakan sampah di kawasan pelabuhan bukan tanggung jawab DLH.
“Itu dikelola pelabuhan sendiri, Mas,” ujarnya singkat.
Menanggapi hal tersebut, Sahib menyebut pernyataan itu kurang tepat.
Menurutnya, jika ada kerja sama, harus ada koordinasi antara DLH dan pihak pelabuhan.
Dia menegaskan sampai hari ini Pelabuhan Loktuan belum memiliki mobil sampah sendiri untuk mengangkut sampah ke TPA.
“Mungkin perlu diperbaiki koordinasi antara DLH dan pelabuhan. Jangan serta-merta hanya menyebut tanggung jawab pelabuhan,” katanya melalui sambung telepon seluler, Kamis 3 Juli 2025.
Dia menjelaskan, pada umumnya pelabuhan hanya mengurus kapal dan penumpang, bukan sampah.
Jika memang ada perjanjian antara DLH dan pelabuhan soal pengelolaan sampah, DLH harus bertindak sebagai pengawas. DLH juga harus tetap berkoordinasi dengan pelabuhan.
Sahib menilai penanganan sampah di Bontang perlu pihak ketiga.
“Kalau hanya mengandalkan DLH, personelnya kurang,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi, menyebut produksi sampah di Bontang cukup besar. Setiap orang menghasilkan minimal 0,8 kilogram sampah per hari.
Jika 200 ribu orang warga Bontang, maka menghasilkan setidaknya 16 ton sampah per hari.
Politisi Nasdem itu menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke daerah di Jawa.
Di sana, pengelolaan sampah diserahkan kepada pihak ketiga. DLH hanya bertugas sebagai pengawas dan meyakini model ini lebih efektif.
“Kalau Bontang mau bersih, ini musuh kita bersama,” ucapnya.
Sahib menegaskan pihak ketiga harus serius menangani sampah. Jika tidak, pihak ketiga bisa diberikan peringatan hingga tiga kali.
“Dengan pola ini, saya yakin kebersihan Bontang akan lebih terjaga,” pungkasnya. (**/M)
