SAMARINDA – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP 30) di Belem, Brasil, kembali menyoroti komitmen negara-negara dalam transisi energi.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusuma.
“Indonesia berkomitmen mempercepat transisi energi,” ujar Hashim dalam pernyataannya.
“Energi terbarukan dan perdagangan karbon menjadi fokus utama,” sambungya.
Namun, aktivis lingkungan di Kalimantan Timur menyampaikan pandangan berbeda.
“Transisi energi ini masih jauh dari harapan,” kata perwakilan Extinction Rebellion Kalimantan Timur (XR Kaltim Bunga Terung), dalam keterangan tertulis, Minggu 16 November 2025.
“Di lapangan, fosil tetap mendominasi. Produksi Batu Bara Terus Naik,” ungkpanya.
Kaltim masih menjadi provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
“Produksi Kaltim mencapai 368 juta ton pada 2024,” ujar mereka.
“Itu setara 44 persen dari produksi nasional,” katanya lagi.
Peningkatan produksi ini juga berpengaruh pada kondisi hutan.
“Kaltim kehilangan 44 ribu hektare hutan pada 2024. Kutai Timur jadi wilayah deforestasi tertinggi,” kata aktivis XR Kaltim.
Proyek Transisi Energi Dinilai Menyimpang. XR Kaltim menilai proyek transisi energi sering menjadi alasan membuka kawasan baru.
“Hutan ditebang demi smelter dan proyek baterai. Transisi energi dipakai sebagai dalih,” jelas mereka.
Dana proyek transisi energi juga dinilai tidak tepat sasaran.
“Nilainya besar, tapi tidak menyentuh solusi. Lingkungan tetap rusak,” kata XR Kaltim lagi.
Tiga Tuntutan XR Kaltim
XR Kaltim mengajukan tiga tuntutan utama.
“Kami minta pemerintah hentikan ketergantungan pada fosil. Termasuk pasokan batu bara untuk smelter nikel,” tuntutan mereka.
Tuntutan kedua adalah transparansi proyek transisi energi.
“Hentikan proyek tipu-tipu atas nama transisi energi. Harus adil dan berkelanjutan,” tegas mereka.
Tuntutan ketiga adalah pelibatan masyarakat.
“Masyarakat harus punya hak veto. Keputusan energi harus mendengar suara warga,” pungkas XR Kaltim. (*/Red)
