KUTIM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim), Rabu (6/5/2026).
Koalisi Darurat Pendidikan terdiri dari sejumlah organisasi, seperti GMIN, PMII, dan BEM STIPER.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membentangkan spanduk serta menyampaikan aspirasi secara bergantian.
Berbagai tuntutan disuarakan, di antaranya transparansi anggaran pendidikan yang bersifat mandatori, ketimpangan akses pendidikan di Kutai Timur, kejelasan dana hibah untuk kampus STIPER, hingga penolakan terhadap program sekolah rakyat.
Koordinator lapangan aksi, Deo Datus Kacaribu, menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi pendidikan yang dinilai hanya berjalan secara formalitas.
“Semua yang hadir di sini untuk menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di Kutai Timur.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan agar sistem yang ada menjadi lebih akuntabel.
“Kami menolak sistem yang menindas dan menuntut reformasi total pada Dinas Pendidikan Kutai Timur agar lebih akuntabel dalam menjalankan fungsinya,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dia juga mengklaim bahwa pembangunan fasilitas pendidikan terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, DPRD dan Pemerintah Kutai Timur telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai aturan, yaitu sebesar 20 persen.
“Tiga bulan setelah saya menjabat, saya sendiri memimpin untuk berkeliling sekolah guna mendata kondisi sekolah-sekolah,” ujarnya.
Terkait transparansi anggaran, Mulyono menegaskan bahwa pihaknya telah membuka akses informasi kepada publik.
Bahkan, Disdikbud Kutim disebut memperoleh nilai sempurna dalam Penilaian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun sebelumnya.
“Kalau mau melihat isi anggaran kami, silakan. Itu bukan barang rahasia dan dapat diakses oleh semua pihak,” pungkasnya. (*/Arya)
