JAKARTA – Gejolak politik kembali terasa di Gedung DPR RI. Sebanyak lima anggota dewan resmi dinonaktifkan oleh partai politiknya masing-masing. Kebijakan tersebut mulai efek diberlakukan sejak Senin, 1 September 2025.
Kelima nama yang dimaksud yakni Uya Kuya dan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Sahroni bersama Nafa Urbach dari Partai NasDem, serta Adies Kadir yang menjabat Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar.
Langkah awal di ambil dari Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengumumkan penonaktifan Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi PAN.
Viva menegaskan keputusan tersebut di berdasarkan pada situasi politik yang tengah berkembang. Ia tidak memberi rincian di balik penonaktifan keduanya, namun meminta masyarakat tetap tenang.
Dikutif dari Tribun Jakarta.Com 31/8 “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva.
Tak hanya PAN, Partai NasDem turut menjatuhkan sanksi serupa kepada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Penonaktifan keduanya ditegaskan melalui surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim.
Langkah tersebut diambil lantaran pernyataan dua kader populer di anggap menyakiti perasaan rakyat dan tidak sejalan dengan nilai perjuangan partai.
Situasi makin memanas setelah publik tersulut oleh sikap sejumlah anggota DPR soal tunjangan yang kemudian memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Selain, NasDem dan PAN, Partai Golkar juga mengambil langkah serupa. DPP Golkar menonaktifkan Adies Kadir dari keanggotaan dewan. Ia merupakan tokoh senior Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
Partai berlambang pohon beringin itu membuat keputusan untuk memperkuat disiplin, menjaga etika politik, sekaligus merespons kekecewaan masyarakat terhadap sikap wakilnya di Senayan.
Keputusan ini menjadi catatan penting dalam sejarah parlemen. Mengingat jarang terjadi lima anggota DPR dari tiga partai berbeda dinonaktifkan pada waktu bersamaan.
Publik menilai langkah partai-partai besar ini sebagai respons atas tekanan suara jalanan, seiring membesarnya gelombang demo menolak tunjangan DPR. Keputusan tersebut menjadi isyarat bahwa partai tak mau kehilangan simpati rakyat di tengah situasi panas (*/T)
