BONTANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Bontang melayangkan kritik tajam terhadap rencana pemindahan rumah jabatan (rujab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang ke kawasan Bontang Lestari.
Langkah ini disebut hanya akan memperparah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang tidak menentu.
Kader HMI Bontang, Maldini, menyayangkan keputusan tersebut dan meminta Wali Kota Bontang untuk lebih fokus pada upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Harusnya wali kota berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat UMKM agar mandiri. Bukan malah membangun rujab baru yang justru membebani APBD,” tegas Maldini, Jumaat 11 April 2025.
Ia juga menyoroti pentingnya kajian yang matang sebelum mengambil kebijakan strategis seperti pemindahan rujab. Menurutnya, lokasi baru justru akan menjauhkan pemimpin dari rakyat yang seharusnya mereka layani.
“Ini wali kota baru saja dilantik, kok langsung mau pindah rujab? Jangan sampai muncul persepsi negatif, seolah-olah wali kota ingin menjauh dari rakyat agar tidak terganggu,” ujarnya.
Kritik ini muncul seiring dengan melemahnya kondisi ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh titik terendah dalam sejarah, tembus Rp 16 ribu per dolar.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat membuka Sarasehan Ekonomi di Jakarta, 8 April 2025 lalu, juga menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional di tengah gejolak global.
Ia mendorong seluruh elemen bangsa untuk kembali pada visi para pendiri bangsa: membangun ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri.
“Strategi pembangunan nasional saat ini bertumpu pada swasembada pangan, energi, air, dan industrialisasi yang berpihak pada rakyat. Ini bukan sekadar slogan, tapi berakar dari Pancasila dan UUD 1945,” ujar Presiden.
Dengan kondisi seperti ini, HMI Bontang meminta agar Pemkot Bontang lebih bijak dalam mengambil kebijakan, dan mengutamakan kebutuhan rakyat di atas kepentingan fasilitas pejabat. (***)
