BONTANG – Beban lalu lintas yang terus meningkat disebut menjadi salah satu penyebab infrastruktur di kawasan wisata Bontang Kuala lebih cepat mengalami kerusakan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bontang, Usman, saat menghadiri rapat bersama DPRD Bontang.
Menurut Usman, trotoar di jalan utama di Bontang Kuala pada awalnya dirancang hanya untuk aktivitas pejalan kaki.
Namun seiring perkembangan kawasan, jalur tersebut kini juga dilintasi kendaraan roda dua hingga bentor.
“Beban konstruksinya tentu bertambah,” kata Usman di hadapan DPRD Bontang, Selasa (2/6/2026).
Dia menjelaskan, salah satu kerusakan yang kerap ditemukan yakni lantai jalan dan baut pengikat yang mulai longgar setelah sekitar dua tahun penggunaan.
Padahal, pemerintah terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala.
“Ini memang menjadi tantangan kami,” ujarnya.
Disperkimtan sebelumnya juga sempat menguji metode perkuatan konstruksi di kawasan Selambai dengan menambahkan lapisan cor beton di atas struktur yang ada.
Hasilnya dinilai cukup efektif dan memiliki daya tahan lebih baik dibanding metode sebelumnya.
“Hasilnya cukup bagus,” ungkapnya.
Meski demikian, metode tersebut belum bisa diterapkan secara menyeluruh karena masih membutuhkan kajian teknis yang sesuai dengan standar perencanaan nasional.
Menurut Usman, setiap metode konstruksi harus didukung perhitungan daya dukung dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Harus sesuai standar yang berlaku,” tegasnya.
Selain faktor penggunaan, kualitas material juga turut menjadi perhatian. Usman menilai kualitas kayu ulin saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu.
Dirinya menyebut sebagian besar ulin yang tersedia berasal dari pohon yang lebih muda sehingga tingkat ketahanannya tidak sekuat material terdahulu.
“Ketahanannya berbeda,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Usman juga memaparkan perkembangan pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) di kawasan pesisir Bontang Kuala.
Menurut dia, desain tiang lampu dan instalasi pendukung telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan laut yang memiliki tingkat korosi tinggi.
Untuk itu, pemerintah menggunakan tiang berbahan kayu ulin agar lebih tahan terhadap cuaca dan terpaan angin laut.
“Disesuaikan dengan kondisi pesisir,” jelasnym.
Sementara terkait sanitasi, Usman menjelaskan pengelolaan sistem air limbah bukan menjadi kewenangan Disperkimtan, melainkan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Saat ini, kebutuhan sanitasi masyarakat masih ditopang melalui septic tank komunal yang dibangun pemerintah.
Meski begitu, pengembangan teknologi sanitasi yang lebih ramah lingkungan terus didorong guna menekan dampak pencemaran limbah domestik.
Usman menegaskan berbagai masukan dari DPRD dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar di Bontang Kuala.
“Semua masukan akan kami tindak lanjuti,” tutupnya. (*/Niwil)
