KUTIM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur (Kutim) menggelar Diskusi Publik.
Kegiatan ini bertajuk “Minerba dan Potensi Ekonomi Pasca Tambang”, Minggu (7/12/2025). Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat sipil dan perwakilan organisasi kepemudaan (OKP).
Sejumlah narasumber turut dihadirkan, di antaranya akademisi Randi Muhammad Gumilang, alumni pertambangan Rahmat Giling.
Dari unsur pemrintah, hadir Sugiono selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kutim. Anggota DPRD Kutim, Yusri Yusuf, juga tampak hadir mengikuti jalannya diskusi.
Forum ini menyoroti potensi pengembangan ekonomi Kutim setelah era pertambangan meredup.
Sugiono menilai sektor pertanian menjadi tulang punggung paling realistis untuk diandalkan pada masa pascatambang. Namun menurutnya, sektor ini memerlukan dukungan bersama.
“Dengan semua itu dibutuhkan kolaborasi dan sinkronisasi antara kita semua pemangku kepentingan, apakah itu pemuda, pemerintah ataupun yang lainnya untuk menggenjot perekonomian di sektor pertanian,” ungkap Sugiono.
Hal senada disampaikan Rahmat Giling. Ia menilai kekayaan alam Kutim tidak hanya bertumpu pada mineral dan batu bara.
Peran pemuda dinilai sangat penting dalam menjaga dan mengawal pemanfaatan potensi daerah.
“Kutai Timur ini tidak hanya secara spesifik pada sektor Mineral dan Batu Bara, tetapi lebih pada seluruh aspek yang ada. Tantangan ke depannya adalah kesiapan teman-teman pemuda untuk mengawal pasca tambang ini,” ujar Rahmat.
Sementara itu, Randi Muhammad Gumilang menilai keberhasilan masa pascatambang sangat bergantung pada pemahaman pemimpin daerah mengenai arah pembangunan.
Ia juga menyinggung persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang jomplang.
“Kira-kira pemimpin di Kutai Timur ini memahami atau perencanaan apa dalam upaya melanjutkan roda pembangunan pasca tambang, persiapannya bagaimana?” katanya.
Ia kemudian menyoroti selisih yang cukup besar antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.
“Pekan terakhir kita disuguhi tentang satu statement yang menarik, bahwasanya PAD Kutai Timur itu hanya sekitar empat ratus miliar sekian, sementara Dana Bagi Hasil di sektor pertambangan itu empat triliun sekian. Akibatnya otomatis kita kembali kepada satu persoalan klasik yang kita sebut defisit anggaran daerah. Ibarat kata beban anggaran kita nambah tapi pendapatan kita tidak,” ungkap Randi.
Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Kutim, melainkan dialami hampir seluruh daerah di Kalimantan Timur.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut diharapkan mampu menjadi langkah awal bagi pemuda dan masyarakat Kutim untuk membangun kesadaran kolektif dalam memikirkan masa depan ekonomi pascatambang. Hal itu seperti yang disampaikan Ketua DPD KNPI Kutim, Aviburahman.
“Harapan saya sebenarnya, dengan dialog ini bisa memantik kembali nalar berpikir teman-teman bagaimana kemudian bicara tentang Kutai Timur hari ini dan Kutai Timur pasca tambang,” jelasnya. (*/Andi Salsa Dea Maharani)
