CUITANKALTIM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salus Populi mengadakan kegiatan Ngaji Kebijakan Publik di bulan Ramadhan dengan tema “Nilai-nilai Demokrasi: Kajian Filosofis dalam Perumusan Kebijakan Publik” secara online melalui Zoom Meeting pada 9 Maret 2025.
Diskusi ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten, yaitu Dr. Ade Putra Ode Amane, selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan Abdan Sakura, selaku Peneliti di Indonesian Public Institute (IPI).
Dalam presentasinya, Dr. Ade Putra menjelaskan bahwa nilai-nilai demokrasi harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik.
“Kebijakan publik haruslah memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan memperkuat demokrasi,” katanya.
Sementara, Abdan Sakura menjelaskan bahwa kebijakan publik haruslah berbasis pada data dan fakta, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kebijakan publik yang baik haruslah memastikan bahwa kepentingan masyarakat terjamin dan hak-hak mereka dilindungi,” ujarnya.
Rasid Ripamole selaku Ketua LBH Salus Populi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian diskusi tematik mingguan LBH Salus Populi periode Februari sampai dengan Maret 2025.
“Dalam konteks otonomi daerah, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan maupun pembahasan kebijakan di tingkat daerah telah dijamin oleh Pasal 237 ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,”jelasnya.
Diskusi ini dimulai sejak pukul 14.30 dan berakhir sekitar pukul 16.20 waktu indonesia tengah (WITA), serta dihadiri oleh lebih dari 60 orang.
LBH Salus Populi adalah lembaga bantuan hukum yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. (***)
