IBU KOTA NUSANTARA – Pemerintah resmi menetapkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
“Perpres ini mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” ungkap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Perpres ini menegaskan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
“Target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 dengan dukungan pemindahan ASN dan infrastruktur,” katanya.
Ditetapkan 1.700 hingga 4.100 ASN akan bertugas di IKN secara bertahap.
“Secara bertahap ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN mulai bertugas di Nusantara,” bebernya.
Jumlah ASN di IKN diproyeksikan mencapai 9.500 pada 2029.
“Hingga 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN diproyeksikan mencapai 9.500,” terangnya.
44 tower hunian siap huni telah tersedia untuk ASN.
“Hingga September 2025, telah tersedia 44 tower hunian siap huni,” ungkpnya.
Tiga tower dalam tahap penyelesaian, empat tower baru dalam pembangunan.
“Sementara 3 tower dalam tahap penyelesaian dan 4 tower baru lainnya masih dalam pembangunan,” jelasnya.
Basuki Hadimuljono menegaskan regulasi ini memberi kepastian bagi pemangku kepentingan.
“Ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor mengenai kelanjutan pembangunan IKN,” jelasnya.
Tahap pertama (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama di IKN.
“Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, dan bandara VVIP,” lanjutnya.
Tahap pertama juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau dan Cerdas.
“Tahap ini juga memperkenalkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” terangnya.
Pembangunan dipantau dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT.
“Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT digunakan untuk memantau progres pembangunan secara real-time,” katanya
Proyek multiyears dari tahap pertama tetap berlanjut hingga 2025.
“Beberapa proyek multiyears, termasuk Istana Wakil Presiden dan tol Balikpapan–IKN, ditargetkan selesai akhir 2025,” bebernya.
Tahap kedua (2025–2028) fokus pada pemindahan ASN dan pembangunan infrastruktur.
“Tahap kedua (2025–2028) akan fokus pada pemindahan ASN dan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif,” katanya.
Investasi swasta mencapai Rp65,3 triliun pada September 2025.
“Hingga September 2025, investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha,” ungkapnya.
IKN akan menjadi transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern.
“Pembangunan Nusantara adalah transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berdaya saing global,” pungkasnya. (*/Red)
