SAMARINDA – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dirangkai dengan Halalbihalal oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan tersebut, bertujuan untuk memperkuat internal pasca-Idulfitri, serta agenda tersebut juga menjadi ajang konsolidasi dan strategis dalam menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Kaltim, Bambang Soepriyadi, menegaskan bahwa Rakorda bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tapi sebagai wadah pendidikan untuk meningkatkan integritas kader.
“Ini adalah sarana penting untuk menyatukan langkah. Kita ingin memperkuat kebersamaan dan soliditas kader menjelang agenda penting partai seperti Musda dan Muscab,” ujarnya
Sejalan dengan itu, Bendahara umum DPD Partai Demokrat, Irwan mengintruksikan kepada seluruh kader, pengurus dan anggota DPRD hingga DPC partai Demokrat Kalimantan Timur untuk mengawal aspirasi rakyat.
“Yang paling penting, kami terus menyampaikan kepada seluruh kader agar tetap bersama rakyat dan membantu rakyat yang sedang kesulitan,” tegasnya
Ia mengakui ditengah kondisi ekonomi menghadapi tantangan besar, seperti efisiensi dan pemangkasan anggaran di berbagai sektor. Menurutnya, keterbatasan anggaran jangan jadikan alasan untuk membangun daerah.
Irwan menekankan untuk terus melakukan koordinasi berjenjang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dia menegaskan komitmen partai Demokrat akan terus mengawal program penting, seperti infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga persoalan pertahanan melalui anggota legislatif fraksi partai Demokrat Kaltim.
“Walaupun Partai Demokrat tidak memiliki kepala daerah di tingkat pemerintah provinsi, tetapi di ruang-ruang lain, insyaallah kita tetap bisa membantu masyarakat. Itu yang terus kita jaga, yaitu tetap dekat dan membantu masyarakat,” jelasnya.
Dalam Rakorda tersebut, Demokrat Kaltim berharap setiap instrumen partai dapat sejalan dalam mengawal pembangunan wilayah dan memastikan setiap pengambilan kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat Kaltim. (*/IBS)
