BONTANG – Sejumlah persoalan serius masih membayangi anak penyandang disabilitas di Kota Bontang beserta keluarganya.
Akses terhadap layanan Autis Center dinilai belum maksimal, sementara skema pembiayaan melalui BPJS masih jauh dari kata memadai untuk menjawab kebutuhan terapi yang bersifat jangka panjang.
Tak hanya itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi pekerjaan rumah besar.
Jumlah tenaga pendidik dan terapis yang memiliki sertifikasi khusus di bidang disabilitas masih terbatas, sehingga berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima anak-anak.
Dalam berita sebelumnya, Ketua Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI), Wiwin, berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan khusus yang memungkinkan anak disabilitas mendapatkan terapi berkelanjutan hingga mencapai kemandirian, bahkan sampai usia dewasa.
“Kalau data dinsos mencapai sekitar 870 orang, meskipun masih banyak yang belum terdata. Di internal kami tercatat sekitar 200 orang tua yang aktif dalam kegiatan komunitas,” harapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam.
DPRD bersama Komisi A dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi sistem layanan di Autis Center.
“Kami akan menjadwalkan, insyaallah minggu depan melakukan kunjungan langsung ke sana,” ujarnya, Sabtu 2 Mei 2026.
Kata dia, DPRD ingin melihat secara nyata bagaimana pola penanganan diterapkan, sekaligus mengukur apakah layanan yang ada sudah berjalan optimal atau justru masih memerlukan pembenahan serius.
Lebih jauh, akan menelusuri kejelasan fungsi Autism Center. Apakah fasilitas tersebut benar-benar difokuskan khusus bagi anak dengan autisme, atau justru mencakup seluruh spektrum disabilitas tanpa diferensiasi layanan yang jelas.
“Kalau namanya Autis Center, berarti fokus pada anak autis. Untuk disabilitas lain, saat ini sudah ada sekolah inklusif maupun SLB yang menangani sesuai kebutuhan masing-masing,” tegasnya.
Sorotan lain yang tak kalah penting adalah pembatasan terapi dalam skema BPJS. Menurut Andi Faizal, pendekatan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan anak autis yang memerlukan terapi berkelanjutan dan konsisten.
“Ini yang akan kita dalami lebih lanjut. Karena kebutuhan terapi anak autis itu berkesinambungan, sementara dukungan pembiayaan masih terbatas,” pungkasnya. (*/Niwil)
