BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Senin (4/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang tersebut menyoroti hasil rekapitulasi belanja berdasarkan subkegiatan tahun anggaran 2025.
Dari hasil pembahasan, masih ditemukan adanya sisa anggaran dari total keseluruhan penganggaran kegiatan.
Anggota DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menegaskan, setiap proses penganggaran harus dilakukan secara cermat dan teliti guna menghindari potensi dampak terhadap keuangan daerah, termasuk risiko pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Yang kita khawatirkan ketika angkanya besar, nanti secara akumulatif dari seluruh APBD akan berdampak pada kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Dalam paparan yang disampaikan, masih terdapat sejumlah kegiatan dengan capaian serapan anggaran yang belum optimal.
Di antaranya, penyediaan pelayanan perizinan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik yang baru mencapai 77 persen.
Selain itu, penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko juga tercatat baru mencapai 73 persen.
Meski demikian, Ubayya menyebut beberapa indikator lain menunjukkan capaian yang cukup baik, seperti evaluasi fisik dan keuangan yang telah berada di atas 90 persen.
“Kalau yang lainnya, seperti evaluasi fisik dan keuangan, sudah di atas 90 persen,” jelasnya.
Dia menambahkan, kebijakan penganggaran harus tetap mengacu pada ketentuan yang bersifat mandatori dari pemerintah pusat, seperti alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta batas maksimal 30 persen untuk belanja pegawai.
Menurutnya, perhitungan anggaran yang tidak cermat berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
“Kalau kita bermasalah pada kesejahteraan dan perputaran daya beli masyarakat, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor,” pungkasnya. (*/NWL)
