BONTANG – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi sektor pendidikan di Kota Bontang.
DPRD Bontang menegaskan bahwa meski terjadi tekanan fiskal, pendidikan tetap menjadi prioritas utama daerah.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan bahwa pendidikan merupakan mandatory spending yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, sehingga tidak boleh terpengaruh secara signifikan oleh pemangkasan anggaran pusat.
“Sekarang ini tugas berat kami ada pemangkasan anggaran dari pusat. Tapi untuk pendidikan tetap menjadi prioritas,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Insentif Guru Swasta dan Penggiat Agama Dievaluasi
Selain isu anggaran, DPRD Bontang juga mengevaluasi kebijakan insentif bagi guru swasta dan penggiat agama.
Menurut Rustam, besaran insentif Rp2 juta dinilai sudah sesuai, namun mekanisme tambahan subsidi dari pemerintah provinsi perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
“Ini akan menjadi bahan kami nantinya, bagaimana pengaturannya supaya tepat sasaran,” katanya.
DPRD Tekankan Keseimbangan Sekolah Negeri dan Swasta
DPRD Bontang juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Rustam menegaskan kedua sektor harus berkembang secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan dalam sistem pendidikan.
Masukan PGRI Jadi Perhatian
Rustam turut mengapresiasi silaturahmi pengurus PGRI dengan DPRD Bontang yang memberikan banyak masukan langsung terkait persoalan pendidikan di lapangan.
“Saya sudah 12 tahun jadi anggota DPRD, baru kali ini pengurus PGRI datang bersilaturahmi dan menyampaikan persoalan secara langsung,” ujarnya. (*/Nwl)
