BONTANG – DPRD Kota Bontang menegaskan bahwa penambahan sekolah negeri harus dilakukan secara bijak dan tidak sampai mematikan keberlangsungan sekolah swasta yang sudah ada.
Hal ini menjadi perhatian serius dalam pengembangan sektor pendidikan di daerah tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menekankan bahwa pembangunan pendidikan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta.
Menurutnya, alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen selama ini memang menjadi prioritas DPRD untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bontang.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi sekolah swasta.
“Jangan sampai karena semangat kita membangun sekolah negeri, akhirnya sekolah swasta yang siswanya sedikit malah semakin kesulitan bertahan,” ujar Rustam, Selasa (12/5/2026).
Kekhawatiran Dampak Penambahan Sekolah Negeri
Rustam menjelaskan, pembangunan sekolah negeri yang terlalu masif dapat berdampak pada berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat melemahkan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
Ia mengaku isu tersebut sudah lama menjadi perhatian DPRD, bahkan sejak melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 7 Bontang beberapa tahun lalu.
Saat itu, kondisi fasilitas seperti kursi dan meja belajar masih memprihatinkan.
Sejak kejadian tersebut, DPRD mendorong perbaikan sarana pendidikan secara bertahap hingga sebagian besar sekolah kini memiliki fasilitas yang lebih layak.
DPRD Minta Disdik Lebih Bijak Tambah Sekolah
DPRD Bontang juga meminta Dinas Pendidikan untuk lebih berhati-hati dalam menambah rombongan belajar (rombel) maupun pembangunan sekolah baru.
“Kalau negeri tidak bisa menampung semua siswa, maka swasta juga harus tetap hidup dan bisa berkembang,” tegas Rustam.
PGRI Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan Pendidikan
Selain itu, masukan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut menjadi bahan penting bagi DPRD dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan, termasuk persoalan insentif guru swasta dan penggiat pendidikan agama.
Rustam mengapresiasi kunjungan PGRI ke DPRD Bontang. Menurutnya, selama 12 tahun menjabat sebagai anggota dewan, ini merupakan pertama kalinya organisasi guru datang langsung menyampaikan kondisi di lapangan.
“Kalau tidak datang ke sini, kami tidak tahu permasalahannya seperti ini. Hampir kami bikin sekolah negeri di mana-mana,” pungkasnya. (*/Nwl)
